Dia mengungkapkan, pengolahan lanjutan dalam konteks besar industri kebijakan adalah bagaimana memacu perekonomian agar bukan semata-mata didominasi oleh sektor pertanian juga sektor primer saja, tapi juga bergerak ke industri manufaktur.
“Kalau dalam konteks itu hilirisasinya harusnya kita dorong. Artinya kita dorong bagaimana dari raw material ini diproses dalam negeri untuk menjadi nilai tambah. Harusnya, konteks industrial policy, artinya tambahan komprehensif. Jadi hilirisasinya gak sepotong-potong ya,” kata Teguh yang tersebut dikutip, Selasa (26/12/2023).
Teguh melanjutkan, pemerintah harus kritis menggarap industri pengembangan ini dengan membangun roadmap atau peta jalan.
Sehingga, pengolahan lanjutan ini tak selalu diasosiasikan pada industri pertambangan seperti nikel sekadar tapi juga industri pertanian yang tersebut memiliki kemungkinan sangat besar seperti CPO (Crude Palm Oil) hingga UMKM yang digunakan perlu diberdayakan.
Kemudian, bilang Tegus, pengolahan lanjutan juga harus memberikan dampak dan juga manfaat bagi warga sekitar industri. Oleh oleh sebab itu itu perlu kebijakan dari pemerintah untuk membangun industri perluasan yang digunakan berkeadilan juga berkelanjutan.
“Jangan sampai kalau barang sudah habis masyarakatnya nanti yang ditinggalkan sengsara sehingga kita harus menyokong yang dimaksud namanya berkelanjutan, artinya daerah tambangnya ditata dengan baik, lingkungannya juga harus diperhatikan, menggalakkan keberlanjutan kehidupan publik di dalam sana. Memang penyelenggaraan ini butuh endurance, butuh konsistensi, butuh persistensi,” jelas dia.
Teguh menuturkan, jika pemerintah sukses mengembangkan industri diversifikasi maka bukan tak mungkin Indonesia akan naik kelas menjadi negara maju. Kendati demikian, kata teguh, bukan semua negara sukses menerapkan sistem industri pengembangan tersebut.
Dia mencontohkan, China merupakan negara yang dimaksud sukses membangun sistem industri perluasan dikarenakan menerapkan kebijakan diversifikasi yang digunakan berkelanjutan yakni membangun alur produksi dari barang mentah, setengah jadi, hingga menjadi barang jadi.
“Kalau itu nggak didorong industri berkelanjutannya atau tahap ketiganya ya kita cuma menjadi eksportir barang setengah jadi lagi. Itu yang digunakan seharusnya didorong sebuah kebijakan yang komprehensif juga konsisten serta persisten. Membangun ekosistem industrinya harus jalan. Misal nikel ekosistemnya harus dibangun kalau nggak dibangun nanti kita ekspor dari raw material pindah menjadi barang setengah jadi. Intinya kalau mau naik kelas ya kita harus next level ya membangun sistem ekologi industri dari item pengembangan itu,” beber dia.
Teguh menyatakan, jika pemerintah telah lama mempunyai roadmap yang dimaksud jelas terhadap industri hilirisasi itu maka bukan bukan mungkin pemodal asing akan menanamkan modalnya dalam Indonesia seperti yang tersebut pemerintah harapkan selama ini.
“Itu kan akan memberikan sinyal kepada pemodal akan datang serta invest (investasi). Kalau itu clear, semua orang tahu petanya dan juga itu mampu dijual kemudian dikomunikasikan dengan baik oleh investor, menurut saya ini akan menjadi daya tarik,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Bahlil mengatakan Jokowi tak ingin SDA Indonesia tak memberikan nilai tambah lalu justru merugikan negara lalu penduduk akibat mengedarkan dalam bentuk mentah atau unsur baku.
Mantan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini menilai, program perluasan berkontribusi baik kepada Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyokong kegiatan ekspor-impor.
Adapun, salah satu dampak positif dari perluasan terhadap perekonomian domestik ialah pertambahan nilai dari ekspor komoditas nikel. Bahlil menyebutkan, nilai ekspor komoditas nikel hanya saja mencapai USD 3,3 miliar pada periode 2018, namun setelah larangan ekspor komoditas bijih nikel kemudian hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor nikel terus bertambah, hingga mencapai USD 33 miliar pada 2022.
Lebih lanjut, Bahlil menerangkan hilirisasi tiada hanya sekali akan terfokus pada komoditas nikel saja. Sebagaimana tercantum dalam peta jalan atau roadmap pengembangan 2040, pemerintah menargetkan nilai penanaman modal dari hilirisasi mencapai USD 545,3 miliar pada 2040, yang berasal dari 8 bagian serta 21 komoditas.
