Yogyakarta (18/10/2025) REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam pembukaan Financial Expo (FinExpo) 2025 yang menjadi puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Galeria Mall, Yogyakarta, Sabtu (18/10).
Ni Made menjelaskan, penyelenggaraan FinExpo memiliki arti penting dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan formal. “Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak serta semakin berdaya secara finansial,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa di era digital, ekonomi berbasis teknologi memiliki peran besar dalam mendorong inklusi keuangan. “Teknologi telah membuka akses yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan. Tidak hanya dalam bentuk transaksi digital atau penggunaan FinTech, tetapi juga dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ni Made menegaskan bahwa ekonomi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan juga keberlanjutan. “Melalui transformasi digital, kita dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, menekan laju inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun ekosistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yunianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa inklusi keuangan merupakan hak dasar masyarakat yang berperan penting dalam peningkatan taraf hidup. “Menurut World Bank, akses keuangan adalah faktor utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Eko menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 91% pada tahun 2025, yang akan terus ditingkatkan menjadi 93% pada 2029 dan 98% pada 2045. Target tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN).
Berdasarkan hasil survei terbaru bersama BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 80,51%, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66%. “Artinya, sudah banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan, tetapi belum semua memahami sepenuhnya manfaat dan risikonya. Harapan kami, indeks ini akan terus meningkat berkat sinergi antara OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Eko menambahkan, selama Bulan Inklusi Keuangan, berbagai kegiatan literasi dan promosi produk jasa keuangan telah digelar di seluruh DIY. “Beragam promo, cashback, dan reward diberikan agar masyarakat lebih tertarik menggunakan layanan keuangan formal. FinExpo ini menjadi puncak kegiatan yang memperkuat komitmen kita semua untuk membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya secara finansial,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hermanto, menyoroti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang menunjukkan peningkatan positif. Ia menyebut tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 80,5%, naik sekitar lima persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, indeks literasi keuangan masih berada di angka 66%, menunjukkan adanya kesenjangan sekitar 14% antara masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan dan yang benar-benar memahami manfaat serta risikonya.
“Artinya, masih ada sekitar sepertiga masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai. Karena itu, tugas kita bersama untuk meningkatkan pemahaman agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengguna yang cerdas dan terlindungi,” ungkap Hermanto.
Ia menegaskan, di tengah pesatnya digitalisasi, perlindungan konsumen menjadi pilar penting yang harus diperkuat. “Kini hampir setiap orang membawa ponsel dan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk tawaran keuangan yang belum tentu aman. Literasi dan kesadaran terhadap risiko keuangan harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terjerat penipuan digital,” ujarnya.
Hermanto juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas literasi hingga ke tingkat desa. “Kita berharap masyarakat dapat menjadi agen literasi dan inklusi keuangan di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, kesadaran finansial dapat tumbuh dari komunitas terkecil hingga ke tingkat daerah,” tambahnya.
HUMAS PEMDA DIY
