Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025 dengan menggelar forum dukungan terhadap delapan pernyataan sikap yang diinisiasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Acara ini berlangsung di Gedung PDHI Kompleks Alun-alun Utara Yogyakarta, Selasa (20/5/2025), dan dihadiri ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Panitia Heru Nugroho S.Sos dalam sambutannya menyatakan bahwa elemen masyarakat Jogja yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY memberikan dukungan penuh atas seruan dan tuntutan para Purnawiran TNI,demi menjaga kewibawaan NKRI.
” elemen masyarakat Jogja mendukung penuh seruan dan tuntutan para Purnawirawan TNI demi kewibawaan NKRI ” tegas Ketua Panitia yang juga Ketum Ormas Trengginas Merah Putih ini.
Salah satu tokoh utama Forum Purnawirawan, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat Yogyakarta terhadap delapan poin sikap yang telah disuarakan sejak 17 April 2025. “Kami merasa bangga karena suara kami mendapat sambutan luas dari berbagai daerah, termasuk dari Yogyakarta yang memiliki akar sejarah kebangsaan yang kuat,” ujar Hanafie di sela acara yang dihadiri KBA News.
Ia menegaskan, delapan poin tersebut bukan muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil kajian mendalam terhadap situasi kebangsaan dalam beberapa tahun terakhir. “Kami mencermati ada yang tidak beres dalam praktik bernegara. Karena itu, kami menyampaikan delapan tuntutan yang kami nilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan,” tambahnya.
Isi Delapan Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI
Adapun delapan poin sikap yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:
- Menyerukan kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum dan tata kelola pemerintahan negara.
- Mendukung program Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
- Menghentikan proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
- Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok serta memulangkan mereka ke negara asal.
- Menertibkan sektor pertambangan agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
- Melakukan reshuffle kabinet, khususnya terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi atau memiliki afiliasi politik dengan mantan Presiden RI ke-7.
- Mengembalikan fungsi Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.
- Mendorong MPR mengganti Wakil Presiden, merespons dugaan pelanggaran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan.
Dihadiri Tokoh Nasional dan Elemen Masyarakat
Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, tokoh reformasi Amien Rais, Mantan Rektor UGM Sofian Effendi. Selain itu, tampak pula akademisi Khamim Zarkasih Putro dan Muhammad Chirzin, serta tokoh masyarakat HM Syukri Fadholi.
Dukungan terhadap delapan tuntutan ini diperkuat dengan pembacaan sikap bersama dan penandatanganan dari berbagai organisasi masyarakat dan pemuda. Di antaranya Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, ICMI DIY, GPK, Paksikaton, GBN DIY, FAKI DIY, Trengginas Merah Putih, PMMI, GIM DIY, Teras Dakwah, FJI, KPI 5, Keramat, dan elemen lainnya.
Forum Kebangsaan DIY menegaskan bahwa momentum Harkitnas menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat semangat nasionalisme, sekaligus menyuarakan aspirasi kebangsaan yang lahir dari rakyat.
