Jakarta,REDAKSI17.COM – Kecilnya anggaran riset menjadi perhatian besar calon calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah yang tersebut menegaskan komitmennya untuk meningkatkan anggaran riset sebesar 1% dari Porduk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Ganjar menyampaikan hal hal hal tersebut saat memaparkan visi juga misinya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom.
Menurut bacapres PDI-Perjuangan yang dimaksud disebut dirinya kerap dikeluhkan oleh minimnya biaya riset, terutama pada BRIN (Badan Riset serta juga Inovasi Nasional).
“Kita disuksi dengan peneliti, BRIN itu bercerita, itu minta dorong biaya riset sanggup tambahan lanjut tinggi, sampai 1% aja dari GDP,” tutur Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang digunakan diselenggarakan INDEF lalu CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).
Menurut Ganjar, banyak penelitian kita yang tersebut mana justru dimanfaatkan oleh negara lain dikarenakan minimnya dukungan pemerintah.
“Ternyata banyak hasil riset kita itu udah dipakai keluar. Tentu cuma ini tidak ada ada bisa jadi hanya jalan kalau tak ada kepastian hukum,”jelasnya.
Salah satu sektor yang digunakan mana membutuhkan anggaran riset lalu akan bermanfaat besar adalah di area area energi baru terbarukan (EBT).
“Ada sektor ekonomi biru, itu 77% nya laut lalu cuma sekali 75% mampu disumbangkan dari GDP. Kita butuh riset dari kampus, pelaku usaha dan juga juga mampu diwujudkan untu diubah menjadi kebijakan publik,” imbuhnya.
Minimnya anggaran riset sebenarnya sudah banyak dikeluhkan banyak pihak, termasuk DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin anggaran riset nasional2023 yang akan dikelola Badan Riset juga Inovasi Nasional (BRIN) belaka semata Rp2,2 triliun. Hal itu menurutnya merupakan anggaran terendah sepanjang sejarah pengerjaan iptek (ilmu pengetahuan kemudian teknologi) nasional.
Kemudian, terjadi kontraksi anggaran riset yang dimaksud mana cukup dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp24.9 triliun atau 0,2% terhadap PDB. Saat ini merosot Dengan peleburan 34 lembaga iptek kedalam BRIN, praktis anggaran riset pemerintah terpusat di tempat tempat dalam BRIN, yang digunakan dimaksud pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01% terhadap PDB.
Sebagai catatan, pemerintah mulai dari 20222 melebur 39 lembaga riset di dalam area pemerintahan menjadi BRIN. Total anggaran BRIN untuk 2023 sebesar Rp6,5 triliun, sekitar 65% nya digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung juga kendaraan dan lain-lain. Sisanya sebesar Rp2,2 triliun atau sebesar 35% digunakan untuk kegiatan penelitian.
Anggaran Riset RI Kakah Jauh dari Malaysia lalu Singapura
Data Bank Dunia menyebut rata-rata selama 10 tahun persentase pengeluaran penelitian juga pengembangan sangat kecil yakni 0,22% dari PDB. Angka ini kalah terpencil dibandingkan China (2,08%), Singapura (1,98%) ataupun Malaysia (1,15%).
Secara khusus, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan juga pernah menyoroti minimnya anggaran riset. Menurutnya, dengan merujuk pada Data Research and Development World (2023), Indonesia belaka sekali ada pada peringkat ke-34 dari 40 negara. Anggaran riset Indonesia semata-mata sebesar US$ 8,2 miliar pada 2022, rasio anggaran riset terhadap PDB paling rendah. Kita kalau sangat ketimbang AS (US$679,4 miliar, urutan ke-1) atau Brasil (US$37 miliar, urutan ke-10).
Dalam catatannya, anggaran riset menurunkan dari tahun ke tahun. Alokasi Rp 26 triliun pada APBN 2018, terus turun menjadi Rp 12 triliun pada 2021, lalu juga semakin merosot jadi Rp 10 triliun pada 2023.
Merujuk Laporan Indeks Inovasi Global (2022), Indonesia juga belaka menempati peringkat ke-75 dari 135 negara. Di Asia Tenggara, kita kalah dari Singapura (7), Malaysia (36), Thailand (43), Vietnam (48), atau Filipina (59).
CNBC Indonesia Research
