JAKARTA,REDAKSI17.COM – Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya disiplin politik bagi seluruh kader Partai Golkar dalam mendukung jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut ditegaskan melalui empat “fatsun politik” atau etika politik yang harus dijalankan oleh seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Penegasan itu disampaikan Sarmuji dalam agenda Tasyakuran dan Refleksi Kebangsaan yang digelar dalam rangka Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Fraksi Partai Golkar di DPR. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026).
Menurut Sarmuji, fatsun politik pertama menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar di parlemen harus sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas nasional yang sedang dijalankan pemerintah.
“Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini, jangan pernah menyerang kebijakan pemerintah sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” ujar Sarmuji.
Ia menambahkan, fatsun kedua yang harus dijaga oleh seluruh kader adalah menjaga soliditas internal partai, khususnya dengan tidak menyerang sesama kader yang saat ini mengemban jabatan di kabinet pemerintahan.
Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar dipercaya menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, baik sebagai menteri, wakil menteri, maupun pimpinan lembaga negara. Karena itu, Sarmuji mengingatkan agar setiap kritik terhadap kementerian atau lembaga yang dipimpin kader Golkar sebaiknya disampaikan melalui mekanisme internal partai sebelum disampaikan ke ruang publik.
“Jangan sampai jeruk makan jeruk,” tegasnya.
Lebih lanjut, fatsun ketiga yang disampaikan Sarmuji adalah agar kader Golkar tidak mempersoalkan kebijakan pemerintah yang telah diputuskan. Meski demikian, kader tetap diperbolehkan memberikan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan kebijakan tersebut.
Namun, masukan tersebut tidak boleh disampaikan dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai keputusan negara.
Salah satu contoh kebijakan yang disinggung Sarmuji adalah program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Adapun fatsun politik keempat menegaskan bahwa kader Golkar tidak diperkenankan mengubah atau menyerang keputusan yang telah disepakati bersama oleh partai-partai dalam koalisi pemerintahan.
“Kita masih bisa memberikan masukan, tapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan negara dan yang sedang dijalankan,” kata Sarmuji yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI.
Sebagai informasi, Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang sejak awal menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024. Dukungan tersebut kemudian berlanjut dalam pemerintahan melalui keterlibatan sejumlah kader Golkar dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam komposisi kabinet saat ini, Partai Golkar mendapatkan delapan kursi menteri, tiga kursi wakil menteri, serta satu posisi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang dijabat oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
Dengan posisi tersebut, Sarmuji berharap seluruh kader Golkar dapat menjaga soliditas partai sekaligus mendukung penuh program-program pemerintah demi menjaga stabilitas politik serta keberhasilan pembangunan nasional.
