Yogyakarta (17/11/2023) REDAKSI17.COM- Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X memberikan arahan perencanaan DIY tahun 2025 kepada para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY. Bersamaan dengan agenda ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu 2024. Hal ini merupakan langkah persiapan dalam memastikan legalitas dan kejujuran ASN serta komitmen serius dari para pejabat dan pegawai pemerintah untuk menjaga netralitas dalam tugasnya selama periode kampanye dan pemilihan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027. Di mana desain program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bagian tahapan dalam mencapai visi pembangunan jangka menengah “Terwujudnya Panca Mulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.
“Merujuk pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, terdapat beberapa permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi yaitu kemiskinan, ketimpangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana. Rencana pembangunan tahun 2025 diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut yang keberhasilannya tercermin pada pencapaian indikator-indikator keterwujudan panca mulia,” ungkap Sri Sultan mengawali arahannya, Jumat (17/11) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Beberapa poin disampaikan Sri Sultan terkait dengan penyusunan perencanaan Pembangunan tahun 2025. Pertama mengenai kemiskinan ekstrim di DIY yang ditargetkan akan tuntas pada tahun 2025. “Untuk menurunkan kemiskinan, berikutnya kita akan lebih fokus pada strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” terang Sri Sultan.
Dalam paparannya, Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menjelaskan angka kemiskinan angka terakhir adalah 11,04, yang menurun 0,45 dibandingkan September 2023. Kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata nasional (9,36). “sehingga kita mendorong tahun 2024 ada formasi kebijakan Pemda DIY melalui kebijakan Gubernur akan menyasar 800 lansia miskin yang akan diberi tambalan pendapatan melalui belanja sembako. Diharapkan akan menurunkan 1 digit (angka kemiskinan),” ungkapnya.
Selain kemiskinan ketimpangan masih menjadi salah satu permasalahan pokok pembangunan di DIY. Peningkatan aksesibilitas di berbagai sektor terutama di wilayah selatan perlu terus dilakukan. Pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi di wilayah selatan perlu dikembangkan secara terpadu dan lintas sektor. Sri Sultan mengimbau agar para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY agar berfikir secara kreatif dan mengikuti perkembangan zaman yang mengarah pada insutrialisasi. Membuat kebijakan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat
Sri Sultan mencontohkan agar Tanah Kas Desa (TKD), Dana Keistimewaan dan Lumbung Mataraman dimanfaatkan untuk menambah penghasilan masyarakat. Misalnya dengan menanam tanaman yang bernilai secara ekonomi. Tidak hanya menanam sayuran untuk dikonsumsi sendiri. “Nanti di APBD itu ya dasarnya kreativiitas, Lumbung Mataram tanamannya ya punya potensi yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nanti yang disewa dengan danais TKD ya memberikan nilai tambah, tidak hanya berubah dari menganggur terus menanam,” terang Beliau.
Selain kemiskinan dan ketimpangan, Sri Sultan juga memberikan arahan mengenai permasalahan sampah di DIY, sudah berjalannya Reformasi Kalurahan, komitmen memanfaatkan teknologi komunikasi, penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO yang perlu ditindaklanjuti serta rencana jangka panjang Pembangunan DIY hingga dua puluh tahun kedepan. “Harus benar-benar kita gali potensi-potensi dan isu-isu strategis yang dapat menggambarkan dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak pada pembangunan daerah. Di sinilah saya menekankan pentingnya data yang akuntabel sebagai bagian dari perwujudan perencanaan pembangunan yang baik,” ujar Sri Sultan.
Humas Pemda DIY
