Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Pusat secara resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Gulurejo, Lendah, Kulon Progo, sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan berkualitas. Proyek strategis ini direncanakan berlangsung selama 220 hari kerja, terhitung mulai 22 Desember 2025 hingga ditargetkan rampung pada 19 Juli 2026. Pembangunan melibatkan 420 tenaga kerja ahli, Sekolah Rakyat ini nantinya memiliki daya tampung sebanyak 1080 siswa untuk 3 jenjang pendidikan, dengan fasilitas asrama (boarding school) menggunakan sistem kurikulum unggulan yang memadukan Standar Nasional Pendidikan dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme untuk mempersiapkan masa depan generasi muda. (09/01/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Kulon Progo H. Ambar Purwoko, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY Haryo Satriyawan, S.T., M.M., Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Drs. Jazil Ambar Was’an, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo Agung Kurniawan, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Drs. Riyadi Sunarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo Drs. Duana Heru Supriyanta, M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo Didik Wijanarto, S.T., M.M., Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulon Progo Ernawati Sukeksi, S.IP., M.M., serta perwakilan dari kontraktor, konsultan, OPD lainnya, Forkopimkap Lendah, dan Lurah beserta perwakilan masyarakat Kalurahan Gulurejo.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kulon Progo H. Ambar Purwoko menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata peran serta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya di bidang pendidikan.
“Ini adalah bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi yang lebih baik, berkarakter, unggul, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ambar menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan semata untuk kepentingan daerah tertentu, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga warga setempat, atas dukungan dan partisipasi dalam menyukseskan program tersebut.
“Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Kami berharap apabila terdapat hal-hal yang perlu dikomunikasikan, dapat disampaikan dengan baik. Dengan kebersamaan, insya Allah pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir,” tambahnya.
Menurut Ambar, karakter masyarakat Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai iman, budaya, unggah-ungguh , dan kebersamaan menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung kelancaran pembangunan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya Sekolah Rakyat yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini terbuka bagi masyarakat dari seluruh wilayah DIY yang berada pada garis kemiskinan ekstrem.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, diharapkan kualitas pendidikan meningkat sehingga mampu mengurangi kemiskinan, khususnya di Kulon Progo,” ungkapnya.
Ambar berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi yang berilmu, inovatif, mandiri, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan bersatu mendukung program pemerintah pusat demi masa depan generasi penerus yang lebih baik.
Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Haryo Satriyawan, menyatakan bahwa DIY terpilih menjadi satu dari 104 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh Indonesia. Pihaknya kini telah mengantongi kontrak dengan pelaksana konstruksi serta konsultan Manajemen Konstruksi (MK). Oleh karena itu, Satker PPS DIY segera melakukan sosialisasi kepada warga Kalurahan Gulurejo agar proses pengerjaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Pembangunan fasilitas pendidikan berskala besar ini ditargetkan selesai pada Juli 2026, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2026-2027. Mengingat tenggat waktu pengerjaan hanya 220 hari kalender, percepatan mobilisasi alat berat dan material bangunan akan terus dilakukan. Dampaknya, penggunaan akses jalan desa dan lingkungan sekitar oleh kendaraan proyek tidak dapat dihindari, sehingga dukungan penuh dari warga setempat sangat diperlukan” jelas Haryo
Haryo menjelaskan bahwa sekolah ini nantinya akan menjadi pusat pendidikan terpadu bagi siswa-siswi yang sebelumnya menempuh pendidikan di sekolah rintisan Tahap I, yakni di Sonosewu dan Purwomartani. Setelah konstruksi di Kulon Progo ini rampung, sebanyak 275 siswa rintisan tersebut akan langsung dipindahkan ke fasilitas baru ini. Pihaknya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana akan dibangun dalam satu fase pengerjaan yang intensif guna mengejar target operasional.
Kompleks Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 7,1 hektare ini dirancang untuk menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sebanyak 26 massa bangunan akan didirikan, yang meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri untuk tiap jenjang, kantin, tempat ibadah, hingga lapangan sepak bola. Spesifikasi dan prototipe bangunan ini dipastikan seragam dengan 104 lokasi lainnya di seluruh Indonesia sebagai standar nasional pembangunan prasarana strategis pendidikan.
Haryo mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Wakil Bupati, jajaran SKPD, hingga Forkompinkap Lendah. Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulon Progo, Ernawati Sukeksi,
dalam keterangannya, menegaskan komitmen dinasnya dalam mengawal kelancaran proyek tersebut.
“Saat ini, dukungan penuh diberikan oleh Dinas Sosial dalam hal penyiapan dokumen-dokumen administrasi pembangunan. Kami berkolaborasi erat bersama tim teknis yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten. Berbagai perangkat daerah mulai dari Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dishub, hingga Dispertaru untuk memastikan kelengkapan administrasi terpenuhi,” ujarnya.
“Setelah fisik bangunan Sekolah Rakyat selesai, Dinas Sosial berupaya mencari calon siswa yang berasal dari masyarakat miskin, tepatnya pada kategori desil satu dan dua. Namun, kebijakan teknis mengenai pengisian SDM seperti wali asuh dan guru masih ditunggu dari Kementerian Sosial,” tambahnya.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menaikkan tingkat pendidikan masyarakat miskin secara signifikan. Ketika anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak, rantai kemiskinan di dalam keluarga pun bisa diputus, sehingga derajat sosial dan ekonomi mereka terangkat,” tutup Ernawati.
Tri Yuni, selaku perwakilan warga Gulurejo, menyambut baik dan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat (SR) ini karena diyakini mampu memberikan akses pendidikan terbaik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia berharap program ini dapat turut mengubah nasib masyarakat di masa depan, khususnya bagi mereka yang berada di kategori desil satu dan dua menjadi lebih baik, mandiri secara ekonomi.
