Sleman, REDAKSI17.COM – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman tidak akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan tersebut.
Harda menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman. Ia menilai, jika kebijakan WFH diterapkan, pelayanan publik tidak akan berjalan secara optimal.
“Itu perintah saya hormati, berkaitan dengan WFH kalau di wilayah kabupaten, di Sleman itu nggak bisa optimal. Sehingga saya melayani masyarakat seperti biasa,” kata Harda di kantor Setda Sleman, Rabu (1/4/2026).
Menurut Harda, sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sleman berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga kebijakan WFH sulit untuk diterapkan secara menyeluruh.
“Mungkin kami salah, mungkin, tapi berkaitan dengan itu (WFH) situasional. Kalau di Sleman pelayanan nggak bisa optimal, kami mementingkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan sejumlah OPD terkait kebijakan tersebut. Dari hasil diskusi tersebut, hampir semua OPD tetap memilih bekerja dari kantor demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Saya sudah dialog dengan teman-teman, hampir nggak ada yang WFH. Karena semua pelayanan langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sleman pun memastikan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan seperti biasa tanpa penerapan WFH setiap Jumat.
