Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Esensi kedaulatan negara di era modern telah bergeser dari sekadar penguasaan teritorial menjadi ketahanan dalam mengelola perubahan global. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan hal ini saat menjadi inspektur Upacara Hari Penegakan Kedaulatan Negara 2026, Minggu (01/03) di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan transformasi digital yang masif, Sri Sultan mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terjebak dalam pemaknaan kedaulatan yang sempit. “Dalam situasi demikian, kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan wilayah, melainkan sebagai kapasitas mengelola perubahan, secara mandiri dan bermartabat,” tegas Sultan.
Menurut Sri Sultan, tantangan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa revolusi fisik. Kedaulatan hari ini menuntut tata kelola yang berbasis data serta keberanian pemimpin untuk mengambil langkah strategis yang belum tentu populer di mata publik dalam jangka pendek.
Sri Sultan juga menyoroti bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam persaingan global. “Kedaulatan juga bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Pendidikan, riset, inovasi, serta penguatan karakter kebangsaan, menjadi fondasi daya saing nasional,” imbuh Sri Sultan.
Meski berbicara mengenai masa depan, Sri Sultan tidak melepaskan akar sejarah 1 Maret 1949 sebagai titik balik eksistensi republik. Ia menyebut peristiwa Serangan Umum tersebut sebagai upaya krusial untuk membuktikan kepada dunia bahwa nafas kemerdekaan Indonesia belum padam.
“Dari dimensi historikal, peristiwa 1 Maret 1949, adalah sebuah upaya perlawanan anak bangsa, sekaligus sebagai upaya membuka mata dunia internasional, yang menunjukkan, bahwa Indonesia memang masih ada,” ungkap Sri Sultan.
Menutup amanatnya, Sri Sultan memberikan pesan khusus bagi masyarakat Yogyakarta. Ia menekankan bahwa status keistimewaan yang disandang DIY harus menjadi penggerak bagi kepemimpinan yang beradab dan pembangunan yang menyentuh keadilan sosial.
“Keistimewaan bukanlah privilese administratif, melainkan amanah sejarah untuk menghadirkan kepemimpinan yang beradab, dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Sri Sultan.
Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun ini berlangsung khidmat dengan kehadiran berbagai elemen masyarakat, mulai dari jajaran TNI-Polri, ASN, hingga pelajar, yang memadati stadion kebanggaan warga Yogyakarta tersebut sejak pagi hari.
Sementara itu, di saat yang bersamaan, ratusan ASN di lingkungan Pemda DIY mengikuti Upacara Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti juga membacakan amanat Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Upacara yang berlangsung khidmat, tertib, dan lancar ini juga mengingatkan akan peristiwa penting Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana peristiwa merebut kembali Yogyakarta yang kala itu menjadi ibukota negara Indonesia terjadi. Meski hanya mampu bertahan 6 jam untuk menguasai Yogyakarta, namun bangsa Indonesia berhasil menyerukan kepada dunia bahwa kedaulatan NKRI masih kokoh berdiri.
Humas DIY
