TULANG BAWANG BARAT,REDAKSI17.COM – Kualitas infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal menjadi faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah. Ketika akses jalan, sarana produksi, dan dukungan usaha belum optimal, aktivitas ekonomi masyarakat berpotensi terhambat.
Kondisi ini tercermin dari berbagai aspirasi warga Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tuba Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, yang menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar dalam kegiatan reses Anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Partai Perindo, Idris Hadi, Jumat (3/4/2026).
Warga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak, keterbatasan sarana pertanian, hingga perlunya dukungan bagi pelaku usaha mikro. Berbagai persoalan tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Dalam dialog yang berlangsung, masyarakat juga menyampaikan harapan terkait peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang saling berkaitan dengan pembangunan daerah.
Idris Hadi menegaskan bahwa reses menjadi sarana untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap usulan dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Reses ini menjadi momen penting bagi kami untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Semua masukan akan kami bawa ke rapat pembahasan agar dapat ditindaklanjuti,” tuturnya.
Dia menilai penguatan sektor pertanian dan UMKM menjadi bagian penting dalam menjaga pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Dukungan terhadap kedua sektor tersebut dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kepala Tiyuh Candra Mukti berharap kegiatan reses ini dapat memberikan dampak nyata, terutama dalam perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan layanan publik, serta penguatan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan serupa sebelumnya juga dilaksanakan di Tiyuh Candra Kencana pada 1 April sebagai bagian dari rangkaian penyerapan aspirasi masyarakat. Hasil reses tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan program pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026.
Melalui penyerapan aspirasi yang lebih terarah, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih tepat, sehingga pembangunan daerah berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
