Jakarta,REDAKSI17.COM – Dana Moneter Internasional (IMF) telah lama dikerjakan menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia setelah beberapa waktu lalu mengoreksi kebijakan hilirisasi, salah satu proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kabar permintaan maaf hal yang diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
“Saya contohkan dengan IMF, tapi sekarang sudah minta maaf dia. Ada kekeliruan interpretasi di area dalam media,” ungkap Bahlil, dikutip Minggu (22/10/2023).
Beberapa waktu lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel kemudian tidaklah memperluasnya untuk komoditas lain.
Bahlil merasa pesan yang disampaikan IMF dalam kajiannya sangat jelas. IMF mengajukan permohonan agar program pengembangan pada tempat Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya juga juga manfaat akibat merugikan Indonesia.
“Kan kacau itu serta jangan diperluas, maksudnya apa orang kayak gitu intervensi negara kita, itu pasti ada sesuatu kan,” ujar Bahlil.
Bahlil merasa pemilihan presiden (pilpres) akan menjadi rawan, sebab pihak yang tersebut hal tersebut tiada ada suka kebijakan pemerintahan sekarang akan menyusup kepada partai kebijakan pemerintah maupun calon presiden.
“Itu dia akan masuk ke calon penguasa lalu juga parpol. Dua itu ada instrumennya. Kita gak mau yang tersebut dimaksud memimpin negara kita seperti itu, kalau bicara nasionalisme hakiki,” terang Bahlil.
Bahlil menambahkan ada pihak yang tersebut yang disebut tak suka hilirisasi, yakni yang mana digunakan membiarkan Indonesia diserbu barang impor. Ini akan menyebabkan Indonesia berjauhan dari kemandirian, baik energi, pangan juga hal fundamental lainnya.
Selain itu ada pihak yang mana dimaksud suka ekspor komponen mentah serta ketiga pihak asing yang digunakan digunakan ingin mendapatkan komponen baku dari Indonesia dengan terjangkau tanpa harus penyetoran modal serta juga membangun industri di dalam dalam dalam negeri.
“Saya punya keyakinan ada pihak lain barang ini tidaklah ada dilanjutkan, kalau enggak dilanjutkan identik sekadar kita kembali ke zaman penjajahan akibat cuma kembali ke materi baku ini diekspor,” pungkasnya.
Red
