Dalam acara tersebut, hadir narasumber kaliber internasional dari fungsi imigrasi negara tetangga: Wakil Komisioner Kebijakan serta Transformasi Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura – Cora Chen; Deputy Director General of Immigration Malaysia (Operation) – Jafri Embok Taha; serta Regional Director Departments of Home Affairs dari Kedutaan Besar Australia – Josephine Lamshed; yang digunakan mengkaji best practice pengelolaan fungsi imigrasi pada masing-masing negara.
Dari dalam negeri, hadir jajaran pimpinan kementerian/lembaga seperti Menteri Keuangan – Sri Mulyani; Menteri PAN lalu RB – Abdullah Azwar Anas; Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI – Komjen Wahyu Widada; Kepala Staf Umum TNI – Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan; serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen – Reda Manthovani sebagai narasumber yang mana mendiskusikan sinergi kementerian/lembaga terkait dengan penyelenggaraan tugas fungsi imigrasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengulas kontribusi imigrasi di area bidang penerimaan negara. Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara tujuan. SM mengapresiasi pertumbuhan PNBP Ditjen Imigrasi yang mana signifikan hingga Rp 7,6 T dalam tahun 2023. Ia menambahkan pertumbuhan PNBP ini harus dimanfaatkan untuk peningkatan sarana lalu prasarana guna perbaikan layanan kepada masyarakat.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Reformasi Birokrasi (RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan mengenai visi layanan digital Indonesia yang tersebut sejalan dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74: Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi. Satu portal untuk semua layanan yang mana berbasis kebutuhan rakyat serta tak ego sektoral. Semangat dari visi ini adalah negara mampu hadir ketika rakyat membutuhkan.
Kapanpun, langsung lalu tepat sasaran dengan cepat, mudah juga murah. Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat terwujudnya hal ini. Azwar menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sudah meresmikan jalan tol fisik. Saatnya membangun jalan tol pelayanan umum dengan metamorfosis digital pemerintah.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan “Imigrasi punya peran yang digunakan sangat strategis dalam melakukan pengamanan negara juga menggalang program konstruksi nasional. Untuk itulah, kita perlu konsolidasi serta melakukan perubahan struktural dalam pengelolaan borders melalui strategi digitalisasi yang digunakan mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana, serta optimalisasi pengelolaan border dalam Perwakilan,” terangnya.
Rapat Pimpinan Imigrasi dihadiri oleh 270 peserta yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi di area Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis Keimigrasian serta Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi dalam luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, peserta dimotivasi untuk tak sekadar menjalankan fungsi pengamanan negara di area tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), melainkan juga bergerak berperan dalam menyokong aktivitas perekonomian juga perdagangan dengan negara tetangga.
“Sudah saatnya kita ubah orientasi mengenai border. Jangan kita maknai hanya saja dalam artian sempit sebatas aspek kewilayahan, tetapi juga dipahami dari aspek sosial, kegiatan ekonomi lalu politik,” imbuh Silmy.
Silmy memberikan contoh implementasi border dalam aspek sosial, sektor ekonomi dan juga urusan politik adalah pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI di tempat luar negeri yang perlu mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya saja untuk operasionalisasi layanan, melainkan juga sebagai penjaga pintu gerbang negara.
“Bicara mengenai border, kita juga perlu kedepankan aspek prosperity (kemakmuran) serta environment, bagaimana memacu agar dalam perbatasan itu ada aktivitas kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup warga, tentunya tanpa mengabaikan aspek security. Ini yang dimaksud saya tekankan kepada seluruh pimpinan imigrasi yang tersebut hadir,” pungkas Silmy.
Aspek prosperity diharapkan juga dapat menyokong penanam modal asing untuk menanamkan modalnya ke wilayah perbatasan serta sekitarnya, tanpa mengesampingkan aspek security juga environment (lingkungan). Pendekatan security akan memudahkan pengawasan terhadap orang asing yang digunakan masuk serta berada pada wilayah Indonesia sebab pelintas akan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan melalui Border Control Management (BCM). Dalam pendekatan environment tambahan memudahkan dalam kerjasama dengan semua komponen stakeholders.
