UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta kembali memperoleh sertifikat apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025. Secara nasional peringkat tertinggi ditempati kota Surakarta, dengan skor 4,43 kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan skor 4,42.
Pemberian apresiasi untuk Pemerintah Kota Yogyakarta diterima langsung oleh Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Pembangunan Daerah, BAPPEDA Kota Yogyakarta, Honas Firdaus pada hari Selasa, 24 Februari 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Gedung B.J. Habibie, Jakarta.
Saat ditemui Honas Firdaus mengungkapkan, secara nasional, skor rata-rata IDSD provinsi berada pada angka 3,50 dari skala 5. Di mana IDSD disusun berbasis data sekunder yang bersumber dari kementerian, lembaga, dan institusi sebagai wali data yang berasal dari pemerintah daerah.
Honas Firdaus menyebut capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,39.
Ia menjelaskan, IDSD 2025 terdiri dari empat komponen utama dan 12 pilar daya saing diantaranya, komponen pertama Lingkungan pendukung meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro.
Selain itu, komponen kedua adalah Sumber daya manusia meliputi pilar kesehatan dan keterampilan. Untuk komponen ketiga adalah Pasar meliputi pilar pasar produk, tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar serta dalam komponen keempat yakni Ekosistem inovasi meliputi pilar dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi.
“Dari skor yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa komponen dan pilar yang mendapatkan skor tertinggi diantaranya pada pilar adopsi TIK (5,00) serta nilai sangat kuat pada institusi dan pasar tenaga kerja (4,75). Sementara nilai terendah berada pada pilar dinamika bisnis (3,36),” jelas Honas Firdaus saat diwawancarai, Rabu (25/2).
Menurut Honas, data IDSD menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan, terutama memperkuat sektor usaha yang mendukung pariwisata.
“Dengan data ini kita bisa memetakan kelemahan, terutama di dinamika bisnis. Jogja bukan kota industri besar, tetapi kota wisata, jadi penguatan bisnis diarahkan ke sektor pendukung pariwisata,” ungkapnya.
Ia menambahkan, indeks yang baik harus sejalan dengan kondisi nyata masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan ekosistem usaha yang diikuti dengan kenaikan indeks pada tahun berikutnya.
Tambahnya, metodologi IDSD 2025 mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang diterbitkan oleh World Economic Forum.
Pengukuran menggunakan 63 indikator provinsi dan 50 indikator kabupaten/kota di 38 provinsi dan 508 daerah di Indonesia.
Ia berharap, IDSD setiap tahunnya menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola, SDM unggul, infrastruktur terhubung, serta ekosistem inovasi menuju Indonesia Emas 2045.
