Home / Nasional dan Internasional / Inggris Kumpulkan 40 Negara Bahas Selat Hormuz, AS Tidak Diajak

Inggris Kumpulkan 40 Negara Bahas Selat Hormuz, AS Tidak Diajak

 

Jakarta,REDAKSI17.COM – Tanpa melibatkan Amerika Serikat (AS), Inggris mengumpulkan 40 negara untuk membahas opsi pembukaan Selat Hormuz. Mereka merundingkan bagaimana caranya membuka kembali jalur pelayaran minyak penting yang tersendat akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Melalui menteri luar negeri masing-masing, pertemuan tersebut digelar secara virtual pada Kamis (2/4/2026). Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Kamis, pertemuan ini condong mengarah ke solusi non-militer dan upaya diplomasi untuk memastikan keamanan perlintasan minyak dunia.

Dorong Iran buka akses Selat Hormuz

Memimpin pertemuan, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menilai pemblokadean Selat Hormuz sebagai langkah ceroboh. Penutupan jalur pelayaran vital itu dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi global.

“Kita telah melihat Iran membajak rute pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” ucap Cooper dalam pembukaan yang disiarkan media sebelum pertemuan berlanjut secara tertutup.

Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, hampir seluruh aktivitas di Selat Hormuz terhenti akibat serangan balasan Iran terhadap kapal-kapal komersial serta ancaman serangan lanjutan.

Kondisi ini memicu lonjakan tajam harga minyak mentah dan berdampak luas di pasar global. Untuk itu, negara yang terlibat dalam pertemuan ini sepakat menandatangani pernyataan yang mendesak Iran menghentikan pemblokadean selat. Bukan cuma menuntut, mereka berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya yang tepat demi memastikan perlintasan yang aman. Pertemuan ini disebut sebagai tahap awal, dengan diikuti nantinya pembahasan teknis antarpejabat.

Koalisi masih tahap awal Sementara itu, Diplomat Eropa mengatakan pembentukan koalisi ini masih berada di tahap awal. Inggris dan Perancis diketahui memimpin. Pertemuan ini dilaporkan membahas negara mana saja yang siap berpartisipasi dalam koalisi serta opsi diplomatik dan ekonomi untuk mendorong Iran membuka Selat Hormuz. Sebagaimana dilansir dari London South East, Kamis, koalisi ini berakhir tanpa kesepakatan spesifik.

Namun, salah satu pejabat mengatakan bahwa ada kesepakatan umum bahwa Iran tidak boleh diperbolehkan membelakukan biaya transit pada kapal di jalur pelayaran itu. Ia menyebut, semua negara harus dapat menggunakan Selat Hormuz secara bebas. Sementara itu, juru bicara angkatan bersenjata Perancus Guillaume Vernet mengatakan proses ini dilakukan dalam beberapa tahap.

Ia juga mengatakan ini tidak bisa dimulau sebelum konflik berakhir. Dalam pertemuan ini, salah satu fokus utamanya adalah memastikan pemilik kapal merasa cukup aman saat kembali melintasi wilayah dan menurunkan biaya premi asuransi. Ia menambahkan perlu adanya koordinasi dengan Iran untuk menjamin keamanan kapal, namun hal ini dipandang belum memungkinkan terjadi dalam waktu dekat.

“Kami perlu mengumpulkan jumlah kapal yang cukup serta memiliki kemampuan koordinasi di udara dan laut, juga kemampuan berbagi intelijen,” katanya.

Caranya bukan lewat perang atau kekerasan

Perdana Menteri Inggris Challands menyatakan secara eksplisit bahwa solusi yang diinginkan bukan lewat jalur militer. Upaya membuka selat dengan kekuatan militer tampaknya tidak menjadi pilihan, lantaran Iran dapat menargetkan kapal dengan rudal anti-kapal, pesawat nirawak (drone), kapal cepat, dan ranjau.

“Keir Starmer (Perdana Menteri Inggris) tidak tertarik untuk terlibat dalam perang ini. Sebagian besar negara yang berkumpul tidak tertarik terlibat dalam perang,” kata Challands.

Pertemuan ini akan ditindaklanjuti minggu depan. Challands menyebut perencana militer dari Kementerian Pertahanan Inggris akan bertemu kembali dengan beberapa pihak untuk membahas cara memastikan keamanan pelayaran setelah perang berakhir.

Tekankan aktivitas diplomatik

Sementara itu, sebelumnya Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengamini bahwa pemulihan pelayaran tidak akan mudah. Front persatuan dari kekuatan militer dan aktivitas diplomatik disebut-sebut dibutuhkan di samping kemitraan dengan industri maritim. Nada yang sama juga datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pada Kamis, ia mengatakan bahwa meluncurkan operasi militer untuk memaksa pembukaan selat adalah hal yang tidak layak.

“Ini tidak pernah menjadi opsi yang kami dukung karena tidak realistis,” ujarnya. “Itu akan memakan waktu yang tidak pasti, dan akan membuat siapa pun yang melintasi selat ini terpapar risiko dari wilayah pesisir yang dijaga Garda Revolusi, serta ancaman rudal balistik,” kata Macron dilansir dari London South East.

Cara terbaik untuk memastikan pembukaan selat Hormuz menurut Macron adalah dengan berbicara langsung kepada Iran, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera.

Berdasarkan firma data pelayaran Lloyd’s List Intelligence, terdapat 23 serangan langsung terhadap kapal komersial di Teluk sejak serangan gabungan AS-Israel ke Iran memicu perang pada 28 Februari 2026. Selain itu, 11 awak kapal dilaporkan telah tewas. Di sisi lain, Iran sempat menyatakan bahwa kapal non-musuh boleh melintasi Selat Hormuz. Iran menekankan jalur pelayaran tersebut hanya tertutup bagi kapal-kapal dari negara musuh beserta sekutunya.

Negara yang terlibat dan alasan AS tak diajak

Sementara itu, negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan ini di antaranya, Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Laporan Al Jazeera di London juga menunjukkan bahwa koalisi ini turut melibatkan negara-negara Skandinavia, negara-negara Baltik, Bahrain, Panama, dan Nigeria. Sementara itu, pemberitaan ini juga menulis bahwa AS tak masuk pertemuan menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa mengamankan jalur air bukanlah tugas negaranya.

Trump turit meremehkan sekutu-sekutu Eropa AS karena enggan mendukung perang. Terbaru, ia juga memberikan ancaman untuk menarik AS keluar dari North Atlantic Treaty Organization (NATO). Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kepada pemerintahan Donald Trump bahwa Eropa mulai menata langkah untuk mengamankan negaranya, seiring ancaman Presiden AS yang akan meninggalkan NATO.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *