Jakarta,REDAKSI17.COM – Nama Widiyanti Putri Wardhana menjadi salah satu figur yang paling menyita perhatian dalam kabinet Prabowo Subianto. Selain menjabat sebagai Menteri Pariwisata, ia juga tercatat sebagai menteri terkaya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Lahir di Singapura pada 8 Desember 1970, Widiyanti berasal dari keluarga pengusaha besar dan mengenyam pendidikan di Pepperdine University. Kariernya panjang di dunia bisnis dan investasi, sebelum akhirnya dipercaya masuk ke pemerintahan pada 21 Oktober 2024 untuk memimpin sektor pariwisata Indonesia.
Sorotan publik semakin kuat setelah data LHKPN mengungkap total kekayaannya mencapai sekitar Rp 5,4 triliun, dengan mayoritas berasal dari surat berharga (investasi). Ia juga memiliki aset properti, kendaraan mewah, hingga kas dalam jumlah besar, tanpa tercatat utang—menjadikannya menteri dengan kekayaan terbesar di kabinet.
Rincian Kekayaan
– Surat berharga: ± Rp 5,07 triliun
– Tanah & bangunan: ± Rp 152 miliar
– Kendaraan & mesin: ± Rp 19,4 miliar
– Harta bergerak lainnya: ± Rp 43,8 miliar
– Kas & setara kas: ± Rp 67,1 miliar
– Harta lainnya: ± Rp 77,7 miliar
Namun di tengah sorotan sebagai menteri terkaya, Widiyanti juga menghadapi ujian dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada April 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, secara langsung mencecar penjelasan terkait ketidaksesuaian angka dalam laporan anggaran Kementerian Pariwisata.
Ia menyoroti anggaran Deputi Bidang Pemasaran yang tercatat sekitar Rp215 miliar, namun tidak sinkron dengan angka di halaman awal dokumen yang hanya sekitar Rp210 miliar. Selisih sekitar Rp5 miliar itu langsung dipertanyakan secara terbuka dalam forum.
Situasi sempat memanas ketika Saleh menanggapi gestur internal kementerian yang tampak saling berbisik saat pertanyaan diajukan. Ia bahkan menyinggung pentingnya transparansi dan ketepatan data dalam laporan anggaran negara.
Tak hanya itu, perbedaan juga ditemukan pada anggaran penyelenggaraan event. Dalam satu bagian disebutkan total Rp150 miliar untuk 125 kegiatan, sementara pada bagian lain hanya tercantum Rp144 miliar. Perbedaan ini kembali dipertanyakan karena dinilai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan.
Menanggapi hal tersebut, Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa selisih sekitar Rp5,7 miliar terjadi karena adanya alokasi “tugas pembantuan” ke daerah yang diambil dari anggaran kedeputian. Dana tersebut, menurutnya, telah dialihkan untuk kebutuhan provinsi dan unit lain.
Namun penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Saleh Partaonan Daulay menilai informasi itu tidak disajikan secara jelas dalam dokumen utama, sehingga menimbulkan kebingungan dan berpotensi dianggap tidak transparan.
Rapat pun berujung pada desakan agar Kementerian Pariwisata segera memperbaiki dan menyinkronkan seluruh data anggaran, serta menyajikannya secara lebih rapi dan akurat.
Kini, perjalanan Widiyanti Putri Wardhana di kabinet Prabowo Subianto tidak hanya diwarnai oleh statusnya sebagai menteri terkaya, tetapi juga oleh tantangan besar dalam memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
( LHKPN/TV Parlemen/Awesome)
