Jakarta,REDAKSI17.COM – Israel mengungkap pernyataan mengenai resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terbaru, Rabu waktu setempat. Organisasi negara-negara dunia itu, sebelumnya menyerukan jeda serta koridor kemanusiaan di tempat tempat Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan juga evakuasi medis.
Penolakan dikatakan Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan. Ia menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional di tempat area Gaza kemudian jeda kemanusiaan itu tidaklah
|
|
“Sangat disayangkan dewan masih belum dapat cuma mengutuk atau bahkan menyebutkan pembantaian yang tersebut itu dilaksanakan Hamas pada (7 Oktober) juga menyebabkan perang di area area Gaza,” tulisnya dalam dalam X, dilihat CNBC Indonesia, Kamis (16/11/2023).
“Ini memalukan,” tambahnya.
Ia pun menunjuk krisis pada dalam Gaza saat ini sebagai strategi Hamas. Dikatakanya, kelompok yang mana sengaja memperburuk situasi kemanusiaan pada Jalur Gaza kemudian meningkatkan total agregat korban warga Palestina.
“Untuk mengaktifkan PBB serta DK dalam upaya menghentikan Israel,” tambahnya.
Sebelumnya, resolusi DK PBB terkait jeda kemanusiaan di area dalam Gaza diajukan Malta setelah empat upaya lain gagal dalam menanggapi perang Israel-Hamas. Duta Besar Vanessa Frazier mengatakan resolusi ini juga menyerukan “koridor di area dalam seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari” untuk melindungi warga sipil terutama anak-anak.
Keputusan ini diadopsi dengan 12 pernyataan mendukung, nol menentang serta tiga abstain. Rusia, Amerika Serikat (AS) lalu Inggris adalah negara yang digunakan abstain.
Namun resolusi yang tiada menyebutkan gencatan senjata. Resolusi yang mana juga tiada mengacu ke serangan Hamas 7 Oktober, di area area mana Israel mengklaim 1.200 orang terbunuh kemudian sekitar 240 orang ditawan.
Pernyataan itu pun tiada mencantumkan serangan balasan serta serangan darat Israel di dalam dalam Gaza. Di mana, mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, sudah menewaskan tambahan dari 11.300 warga dengan dua pertiga adalah wanita lalu anak-anak.
Bukan Pertama
Mengutip Al-Jazeera, Israel telah terjadi diimplementasikan mengabaikan lebih lanjut banyak dari selusin resolusi yang dimaksud disahkan oleh DK PBB yang tersebut yang mengecam pendudukan Israel dalam Yerusalem Timur sejak tahun 1967. Pada tahun 2004, Israel terus menghancurkan rumah-rumah pada area kamp pengungsi Rafah setelah DK PBB mengeluarkan resolusi yang digunakan mana menyerukan agar tindakan hal itu dihentikan.
“Lembaga PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan pada saat itu bahwa Israel menghancurkan 167 bangunan lagi dalam tujuh hari setelah resolusi yang tersebut disahkan,” tulis media Qatar tersebut.
Pada bulan Januari 2009, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon “menyatakan kekecewaan” kepada Perdana Menteri (PM) Israel saat itu, Ehud Olmert. Bahwa kekerasan terus berlanjut setelah dewan yang dimaksud disebut mengeluarkan resolusi yang dimaksud hal itu menyerukan “gencatan senjata segera” di tempat dalam Gaza.
Pada tahun 2016, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengakui resolusi DK PBB yang digunakan mana menuntut penghentian aktivitas pemukiman Israel dalam dalam wilayah pendudukan Palestina. Israel juga memanggil duta besarnya di dalam dalam Selandia Baru lalu Senegal dikarenakan menggalang pemungutan kata-kata tersebut.
