Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (Beritasatu.com/Ilham Oktafian)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai 24 jam Beritasatu.com sejak Selasa (30/9/2025) hingga Rabu (1/10/2025).
Beberapa isu yang menarik perhatian pembaca, antara lain Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam kisruh dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengembalikan uang korupsi kuota haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5 Isu Politik-Hukum Terkini
Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:
1. Menkum Supratman Tegaskan Pemerintah Tak Campuri Kisruh Dualisme PPP
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik dualisme kepengurusan PPP. Menurutnya, perpecahan tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal partai yang harus diselesaikan lewat musyawarah.
Pernyataan itu disampaikan seusai kericuhan di Muktamar X PPP di Ancol yang melahirkan dua kubu kepengurusan, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Hingga kini, Kementerian Hukum masih menunggu pendaftaran resmi susunan pengurus hasil muktamar.
2. Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
Dalam prosesi tersebut, Prabowo akan membacakan teks Pancasila, Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan Pembukaan UUD 1945, sementara Ketua DPR Puan Maharani menandatangani ikrar kebangsaan. Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”.
3. Foto Prabowo di Baliho Israel Masih Dipertanyakan
Publik dihebohkan dengan beredarnya foto Prabowo Subianto di sebuah baliho Israel yang viral di media sosial.
Wakil Ketua DPR sekaligus elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kebenaran foto tersebut masih perlu diverifikasi.
Dasco menegaskan, sebelum menyimpulkan maksud dan tujuan pemasangan baliho itu, semua pihak harus memastikan keaslian foto yang beredar.
4. KPK Tunggu Analisis Soal Kehadiran Bobby Nasution
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu analisis jaksa penuntut umum terkait permintaan majelis hakim untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Kasus ini menyeret lima tersangka, termasuk pejabat Dinas PUPR Sumut dan pihak swasta. Nilai proyek yang terindikasi dikorupsi mencapai Rp 231,8 miliar. KPK juga menemukan uang tunai Rp 2,8 miliar dan dua senjata api saat penggeledahan rumah salah satu tersangka.
5. Himpuh Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji ke KPK
Kasus korupsi kuota haji 2024 kembali mencuat setelah sejumlah biro perjalanan di bawah Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengembalikan uang hasil dugaan korupsi secara sukarela ke KPK.
Langkah ini diapresiasi KPK karena menunjukkan kerja sama penyelenggara haji swasta dalam mendukung penegakan hukum. Pengembalian dana diharapkan mempercepat penyidikan dan memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
