Jakarta,REDAKSI17.COM – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut muncul di tengah rumor reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi diisukan akan masuk struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026).
Spekulasi politik itu muncul di tengah kabar reshuffle yang masih belum muncul kepastiannya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih merupakan afirmasi formal atas relasi yang selama ini sudah berjalan secara informal.
“Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat intensitas interaksi yang intensif,” kata Agung saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, secara politik, langkah tersebut tidak serta merta dapat dibaca sebagai kompensasi atas kemungkinan adanya figur-figur yang dekat dengan Jokowi yang terdampak reshuffle.
“Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan performa kabinet optimal,” ujarnya.
Agung menilai, jika benar Jokowi ditunjuk sebagai Wantimpres, maka penunjukan itu lebih mencerminkan upaya formalisasi hubungan politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.
“Walaupun dilakukan sebagai bagian mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara Poros Solo – Istana Hambalang. Ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman,” kata dia.
Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya terbuka.
“Mestinya menerima sebagaimana beliau menerima sebagai penasehat Danantara,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.
“Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi,” tandasnya.
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Prasetyo terkait reshuffle hanya Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui.
Menurut Prasetyo Presiden memonitor, kerja anggota kabinetnya setiap hari.
“Bilamana kemudian merasa presiden perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu beliau yang tahu karena sehari-hatu beliau yang memonitor seluruh para pembantunya di kabinet,” kata Prasetyo di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.
“Bahwa yang perlu dipahami bahwa masalah ini hak prerogatif presiden, dan pak presiden tentu tiap hari melalukan evaluasi dalam tanda kutip ya bukan berarti ada forum khusus untuk mengevaluasi tidak, bahwa dalam proses bekerja itu menjalankan program, menjalankan tugas pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian atau evaluasi,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo pergeseran posisi Menteri atau wakil menteri merupakan hal yang wajar dalam kerja pemerintah.
“Kalau pada konteks yang saya sampaikan menjadi wajar. kan kebutuhan yang paham bapak presiden,” katanya.
Nama-nama Menteri yang Diisukan Kena Reshuffle
Kali ini, terdapat sejumlah nama yang diisukan masuk dalam daftar reshuffle kali ini, di antaranya adalah sebagai berikut:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia ( Menko PMK), Pratikno
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri
Adapun, nama-nama yang beredar akan menjadi menteri baru untuk menggantikan yang terkena reshuffle adalah Budisatrio Djiwandono (Menlu), Angga Raka Prabowo (Menkominfo), Juda Agung (Wakil Menteri Keuangan).
Daftar Reshuffle Prabowo
Jika isu reshuffle pada 2026 ini benar-benar terjadi, maka Prabowo sudah melakukan reshuffle sebanyak lima kali, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Sepanjang tahun 2025, Prabowo tercatat sudah empat kali melakukan reshuffle kabinet dengan berbagai alasan, mulai dari pergantian menteri hingga penataan ulang struktur pemerintahan.
Tidak hanya posisi menteri dan wakil menteri, Prabowo juga melakukan pergantian sejumlah kepala lembaga.
19 Februari 2025
Prabowo melakukan perombakan pertama Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025.
Pertama kali menteri yang di-reshuffle Prabowo adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Satryo kemudian digantikan oleh Brian Yuliarto.
Selain melantik Brian Yuliarto, Prabowo juga melantik sejumlah pimpinan badan, yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Daftar reshuffle pertama:
Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek mengganti Satryo Brodjonegoro
Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP
Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo
Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS
Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN
8 September 2025
Kemudian pada September 2025, Prabowo kembali melakukan reshuffle besar di lima
kementerian strategis, setelah gelombang demo besar-besaran terjadi di berbagai
wilayah Indonesia pada Agustus 2025.
Daftar reshuffle kedua:
Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ferry Joko Yuliantono menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi
Mochamad Irfan Yusuf dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah
Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Dito Ariotedjo dicopot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
17 September 2025
Selanjutnya, pada bulan 17 September 2025, Prabowo lagi-lagi melantik sejumlah nama, termasuk pelantikan tiga menteri dan tiga wakil menteri.
Daftar reshuffle ketiga:
Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam
Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan
Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi
Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Muhammad Qodari menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
Sarah Sadiqa dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
8 Oktober 2025
Lalu, reshuffle terakhir pada 2025 terjadi pada 8 Oktober, saat itu Prabowo melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan.
Di antaranya adalah dua wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
Pada waktu yang sama, Prabowo juga melantik Duta Besar untuk negara sahabat, asisten khusus, hingga Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN
Daftar reshuffle keempat:
Akhmad Wiyagus dilantik sebagai Wamendagri
Benyamin Paulus Octavianus dilantik sebagai Wamenkes
Dirgayuza Setiawan dilantik sebagai Asisten khusus presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan
Agung Gumilar Saputra dilantik sebagai Asisten khusus presiden bidang analisa data strategis
Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN
Aminudin Maruf dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN
Teddy Barata dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN
