Jakarta,REDAKSI17.COM – Di kawasan padat Taman Sari, Jakarta Barat, masih banyak warga yang tinggal dalam kondisi yang jauh dari layak. Di lorong-lorong sempit yang hampir tidak tersentuh cahaya matahari, satu rumah bisa dihuni 4 hingga 6 kepala keluarga. Mereka bahkan harus tidur bergantian karena ruang yang sangat terbatas. Anak-anak pun bertumbuh di lingkungan tanpa ruang bermain dan dengan sirkulasi udara yang minim. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian warga terpaksa tinggal di bawah maupun di sisi rel kereta api—sebuah situasi berbahaya yang setiap saat mengancam keselamatan.
Melihat kondisi tersebut secara langsung, Anggota DPRD DKI Jakarta Hj. Jamilah Abdul Gani menyebut Taman Sari sebagai potret sosial yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan warga bukan sekadar soal rumah sempit, melainkan hilangnya hak dasar untuk hidup dengan sehat, aman, dan bermartabat. ”potret sosial yang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.” ujar Jamilah
Jamilah juga mengingatkan bahwa kepadatan ekstrem ini telah menimbulkan risiko nyata. Ia mencontohkan kebakaran besar pada September lalu yang membuat 321 KK kehilangan tempat tinggal. Peristiwa itu, katanya, harus menjadi pengingat bahwa pemukiman padat tanpa tata ruang yang memadai tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga mengancam keselamatan warga.
”Kepadatan ekstrem di Taman Sari ini sudah berulang kali menghadirkan ancaman keselamatan. Pada Sepetember kemarin, kebakaran besar terjadi dan membuat 321 KK kehilangan rumah. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pemukiman padat tanpa tata ruang yang layak bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi keselamatan warga” pungkas legislator Gerindra DKI Jakarta tersebut.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Jamilah mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pembangunan rusun yang layak dan terjangkau bagi warga Taman Sari. Ia menilai relokasi ke rusun adalah pilihan paling realistis agar warga bisa tinggal lebih aman, sehat, dan tetap dekat dengan sumber penghasilan mereka. Pendataan yang akurat dan kerja sama dengan perangkat wilayah turut ia tekankan agar seluruh warga terdampak dapat terakomodasi.
Menurut Jamilah, pembangunan rusun bukan hanya soal mengganti bangunan lama. Ini adalah upaya memulihkan rasa aman dan kesehatan warga sebagai hak dasar mereka. Ia menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak harus menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Pembangunan Rusun bukan hanya mengganti bangunan lama dengan yang baru. Ini tentang memulihkan rasa aman dan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat. Hunian layak adalah fondasi mendasar dan itu harus menjadi prioritas bersama” pungkasnya.
