Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Partai Buruh yang digunakan dimaksud juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh akan datang melakukan unjuk rasa pada depan Istana pada hari ini Kamis, (6/6/2024) untuk menolak Tapera. Adapun ribuan buruh yang dimaksud hal tersebut akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek juga berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, juga juga juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA.
“Demo jadi, sekitar 1.000 orang buruh dari Jabodetabek,” ungkap Said Iqbal kepada CNBC Indonesia.
Said Iqbal menjelaskan aksi dimulai dengan berkumpulnya kalangan buruh di dalam dalam depan Balaikota kemudian bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda.
“Aksi dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul pada dalam depan Balaikota serta begerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda,” ucapnya.
Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan serta juga membenani pekerja dengan iuran. Di mana meskipun setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap cuma tidaklah memberikan kepastian mampu mempunyai rumah.
 Foto: Buruh menghadiri acrara May Day Fiesta dalam area Stadion Madya, Jakarta, Rabu (1/5/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Buruh menghadiri acrara May Day Fiesta pada dalam Stadion Madya, Jakarta, Rabu (1/5/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Selain itu, dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini akibat Pemerintah semata-mata sekali bertindak sebagai pengumpul iuran, tak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
“Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan juga juga kerumitan pencairan dana,” lanjutnya.
Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang dimaksud dimaksud diangkat dalam aksi ini adalah Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, kemudian juga Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Pendidikan, yang dimaksud digunakan seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang mana tambahan baik, saat ini menjadi beban yang tersebut dimaksud menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tersebut mahal. Akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih sekolah tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang dimaksud dimaksud terus melambung.
Terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan juga akan semakin memperburuk pelayanan di tempat tempat rumah sakit yang dimaksud yang disebut sudah penuh sesak. Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini kemudian meyakinkan pelayanan kesehatan yang dimaksud digunakan adil kemudian layak bagi seluruh rakyat.
Penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja juga disuarakan. Beleid yang mana diklaim akan memacu pembangunan perekonomian ini, bagi para buruh, adalah simbol ketidakadilan yang dimaksud mana melegalkan eksploitasi. Fleksibilitas kerja melalui kontrak kemudian outsourcing yang mana digunakan semakin bebas, semata-mata sekali memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang tersebut mana miliki hak juga martabat. UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang dimaksud mana fleksibel, hingga hilangnya beberapa saksi pidana.
“Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” sebutnya.
Sistem outsourcing yang mana digunakan tidaklah ada memberikan kepastian kerja juga upah yang digunakan mana terpencil dari layak, telah dilakukan lama menempatkan buruh dalam kondisi yang digunakan digunakan semakin sulit. Hidup merekan seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian yang yang terus menghantui.
