Jakarta,redaksi17.com – Jelang pemilihan umum, masyarakat sering dibuai dengan janji-janji politik yang kadang tidak masuk akal. Janji politik tersebut, menjadi bagian penting untuk mendulang suara.
Jelang pemilu 2024 ini, janji politik sudah mulai menggema, salah satunya adalah janji politik yang akan menggratiskan bahan bakar minyak [BBM] untuk rakyat.
Janji politik yang menggratiskan BBM, sangat tidak masuk akal. Jika janji tersebut direalisasikan, akan berpengnaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN].
Terkait janji politik ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance [Indef] Tauhid Ahmad menilai, bahwa sangat tidak mungkin jika pemerintah menggratiskan BBM. Karena, kata dia, dampaknya akan membebani belanja pemerintah terutama untuk subsidi.
“Pertama tidak mungkin ya, karena begini pemerintah BBM ini ada dua subsidi ya. Pertama solar besarnya Rp 1.000 per liter subsidinya, kalau harga keekonomiannya di atas Rp 10.000 atau Rp 11.000 tergantung, maka kalau digratiskan sangat tidak mungkin,” ujarnya dilansir dari detikcom, Rabu (13/9/2023).
Menurut Tauhid, beban negara akan semakin bertambah hanya untuk membiayai bahan bakar masyarakat saja. Terlebih lagi, Indonesia masih mengimpor BBM, karena belum mampu memproduksinya sendiri. Jadi, jika harga minyak internasional yang semakin tinggi maka anggaran negara bisa bertambah lagi untuk subsidi.
“Harga dunia semakin tinggi kemarin US$ 80 sampai US$ 90 per barel, negara akan tertekan, pemerintah nambah lagi, dan itu bisa menambah utang. Nah itu berisiko lagi,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah saat ini sudah menerapkan subsidi terhadap BBM. Kerap kali subsidi BBM tersebut melebihi dari apa yang yang sudah dianggarkan di APBN.
Seperti misalnya, dalam APBN tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp502,4 triliun untuk subsidi BBM. Namun, realisasi anggaran untuk subsidi BBM di tahun tersebut ternyata mengalami kelebihan hingga Rp196,6 triliun, sehingga menjadi Rp689 triliun. Angka tersebut tentu saja sangat fantastis dan benar-benar memberikan beban yang besar kepada negara.
Pendapat senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.
Faisal berpendapat bahwa jika nanti BBM digratiskan, maka akan ada konsekuensi besar yang akan dihadapi oleh pemerintah. Konsekuensi itu terkait anggaran pemerintah untuk membiayai BBM bagi masyarakat akan semakin besar. Sehingga, nantinya pemerintah harus memangkas alokasi terhadap keperluan lainnya.
“Jadi menggratiskan BBM menurut saya sangat besar (anggarannya) sehingga harus ada konsekuensi terhadap alokasi untuk keperluan yang lain yang harus dikurangi. Itu yang perlu dikalkulasi jadinya yang jelas kalau sampai gratis sekali saya rasa relatif terlalu ambisius dengan kapasitas anggaran yang sekarang,” ujarnya.
Sumber: Wartaekonomi
