Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024 yang tersebut diselenggarakan pada hari Kamis (23/11/2023) pada Hotel Aryaduta, Jakarta.
“Tahun 2024 yang dimaksud disebut tahun politik, kita tetap fokus untuk mampu menyelesaikan berbagai PR untuk membangun fondasi Indonesia menuju Indonesia 2045, yaitu keinginan untuk mencapai high income country. Karena permasalahan fundamental tak bergerak juga tiada berubah hanya sekali dikarenakan adanya faktor tahun politik,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia lalu membangun infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.
Selain itu pemerintah juga akan secara konsisten membangun nilai tambah dari industri serta perbaikan iklim penanaman modal melalui regulasi, kebijakan, serta birokrasi yang dimaksud tambahan efektif.
“Ini adalah tema yang mana akan tetap berjalan oleh sebab itu ini adalah fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah-langkah yang tersebut sifatnya jangka pendek untuk biasanya stabilisasi. Namun kita bukan juga menegasikan atau memberikan perhatian yang digunakan sangat tinggi untuk tetap membangun fondasi-fondasi tersebut,” lanjutnya.
Menkeu menjelaskan, pada tahun-tahun ini justru beberapa jumlah legislasi untuk mewujudkan reformasi fundamental di area berbagai bidang baru akan mulai berlaku.
“Jadi meskipun disebut tahun politik, kita tetap banyak pekerjaan yang mana sifatnya fondasi yang tersebut perlu untuk terus diperkuat,” tambah Menkeu.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa APBN akan terus menjadi instrumen yang mana akan menjaga perekonomian dan juga warga Indonesia.
Postur APBN 2024 didesain untuk membantu sektor ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan juga meneruskan berbagai reformasi untuk membangun fondasi yang dimaksud lebih lanjut kuat bagi ekonomi ke depan.
“APBN 2024 sesuai dengan tujuan hal itu difokuskan kepada area yang mana merupakan fondasi penting. Kesehatan Rp186 triliun, lembaga pendidikan 20% Rp660 triliun, perlindungan sosial yang dimaksud ini selalu menjadi andalan pada saat ekonomi sering bergejolak Rp493 triliun, ketahanan pangan Rp108 triliun, ketahanan energi Rp444 triliun, infrastruktur Rp422 triliun, serta jadwal di tempat bidang hukum lalu pertahanan sebesar Rp324 triliun,” ucap sang Bendahara Negara.
Bahkan, dalam merespons situasi seperti El Nino kemudian meningkatnya harga jual pangan, pemerintah menambah BLT bagi warga lalu juga memberikan bantuan beras.
Sektor properti juga dipacu melalui dukungan skema PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah komersial di tempat bawah Rp2 miliar serta bantuan biaya administrasi untuk warga berpendapatan rendah.
Selain program ekonomi serta politik, Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan dunia juga sedang kritis menghadapi ancaman perubahan iklim.
Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai respons dari sisi instrumen fiskal juga berbagai upaya seperti membangun bursa karbon, carbon tax, engagement untuk mendapatkan dukungan global, Energi Transition Mechanism, kemudian inisiasi skema blended finance.
“Itulah yang mana kita akan terus persiapkan di tempat tahun yang dimaksud disebut hajatan politik. Kita tetap akan menjaga oleh sebab itu itu adalah siklus demokrasi yang digunakan normal yang mana memang sudah diatur oleh undang-undang serta Indonesia adalah negara demokrasi yang mana berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan. Itu bukan boleh mengganggu juga berbagai agenda-agenda perkembangan lalu juga instrumen APBN yang terus akan menjaga penduduk serta perekonomian Indonesia.” tutupnya.
