Jakarta,REDAKSI17.COM – Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Fadhil Hasan mengomentari konsep perluasan nikel yang mana yang disebut saat ini digencarkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab kebijakan ini belaka sekadar menguntungkan satu negara tertentu yakni China.
Fadhil menilai kebijakan larangan ekspor nikel untuk kegiatan pengembangan pada area dalam negeri bisa jadi cuma berdampak bagi Indonesia dalam area kemudian hari. Terutama apabila cadangan nikel dalam negeri mulai menipis lantaran adanya kegiatan eksploitasi yang mana digunakan cukup masif.
“Pada satu saat cadangan nikel kita itu menipis akan habis, bagaimana kemudian kelanjutan dari pada smelter-smelter yang dimaksud mana akan dioperasikan pada Indonesia. Ini tentunya kan kita memerlukan impor kalau misalnya sekarang kita larang ekspor negara lain pada saatnya mungkin tidaklah akan melakukan ekspor nikel ke kita,” kata dia dalam acara Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (21/12/2023).
Menurut Fadhil alih-alih melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel ala Jokowi, pihaknya mengusung instrumen lainnya dalam menggenjot program pengolahan lanjutan dalam dalam negeri. Salah satunya dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.
“Larangan ekspor itu mungkin tepat untuk nikel tapi itu bukan cuma satu satunya instrumen yang dimaksud mana digunakan, tadi sudah disampaikan bahwa ada instrumen yang dimaksud digunakan menurut pendapat saya itu tepat kita menerapkan pajak ekspor,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya menggenjot program pengolahan lanjutan mineral mentah pada dalam negeri, salah satunya seperti nikel. Sekalipun kebijakan ini mendapat pertentangan yang tersebut hal itu cukup keras dari Uni Eropa.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa RI tak gentar melawan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mana digugat dalam WTO. Terbukti ketika kalah dalam gugatan ini, pemerintah Indonesia langsung naik banding.
“Begitu kita digugat kita kalah. Saya lapor kepada Pak Presiden kita kalah. Kita lanjutkan atau tidaklah pak? Apa kata presiden? Mas Bahlil negara ini sudah merdeka, negara ini ada pemerintahannya ada rakyatnya dilindungi oleh undang-undang. Gak boleh menyerah kepada negara manapun yang digunakan hal tersebut mau menekan kita lawan itu Uni Eropa di dalam area WTO,” ujar Bahlil dalam Kuliah Umum Menteri Investasi/Kepala BKPM pada dalam Universitas Sebelas Maret (UNS), dikutip Kamis (24/8/2023).
Bahlil berseloroh bahwa pemerintah membangun negara ini tiada ada semata-mata sekali sekedar mencari uang juga sekedar mencari lapangan pekerjaan. Namun yang dimaksud hal itu tak kalah penting adalah wibawa negara juga harus dipertahankan.
