Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 serta Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP28 pada Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (2/12/2023) waktu setempat. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan kembali urgensi COP28.
“COP28 harus menjadi ajang untuk perkuat implementasi bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris Agreement harus jadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan nasional,” kata Jokowi pada Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai.
Untuk itu, kepala negara menyatakan dukungan Indonesia terhadap G77 serta RRC, serta turut mengajak semua pihak untuk melakukan aksi bersama. Jokowi pun menyampaikan tiga poin yang dimaksud dapat dilakukan.
Pertama, Jokowi mengundang seluruh pihak melakukan penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dengan menghidupkan kembali Semangat Bandung. Hal yang tersebut dikarenakan solidaritas kesetaraan juga kolaborasi sangat diperlukan dalam penanganan perubahan iklim global.
“Melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia sudah lama memberikan pelatihan penanganan iklim untuk kawasan Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, Karibia, juga Pasifik,” katanya.
Poin kedua yang disampaikan, yaitu menjadikan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. Jokowi menjelaskan keketuaan Indonesia pada konferensi internasional sudah menghasilkan beberapa orang aksi juga pandangan menghadapi perubahan iklim global.
“Keketuaan Indonesia dalam tempat ASEAN sudah lama wujudkan taksonomi ASEAN. Presidensi G20 Indonesia membentuk skema pembiayaan campuran juga wadah digital negara. Bursa karbon Indonesia juga sudah beroperasi sejak September lalu,” ujarnya.
Jokowi juga menekankan pentingnya kohesivitas juga inklusivitas dalam pemenuhan rencana global. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menggalakkan inventarisasi global atau global stocktake dapat merefleksikan kebutuhan pendanaan negara berkembang serta komitmen negara dari negara maju yang dimaksud hal tersebut belum terpenuhi.
“Struktur pendanaan loss and damage jangan berbentuk utang yang tersebut itu membebani dan juga juga harus mudah diakses,” katanya.
Selain itu, transparansi dan juga juga kepastian dalam target pendanaan baru secara kolektif harus dijalani dengan didukung sumber daya kemudian teknologi yang dimaksud memadai.
“Melalui upaya kita bersama, G77 and RRC dapat menjadi motor penggerak rencana iklim dunia,” ujar Jokowi.
Sistematis serta inovatif
Sebelum KTT G77 & RRC, Jokowi berbicara pada Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam rangkaian WCAS COP28 di dalam tempat Al Waha Theatre, Expo City Dubai. Jokowi menyampaikan kalau Indonesia mengambil langkah sistematis kemudian juga inovatif dalam mencapai net carbon sink atau penyerapan karbon bersih sektor kehutanan juga lahan pada tahun 2030.
Jokowi menuturkan, Indonesia memadukan pertimbangan dunia bidang usaha kemudian juga sosial serta kerja serupa dengan rakyat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Sektor kehutanan dipilih sebab 34 persen desa pada Indonesia berada dalam perbatasan atau dalam hutan, juga jutaan masyarakat Indonesia bergantung dari sektor kehutanan. Untuk penuhi target tersebut, kami mengambil langkah sistematis kemudian inovatif,” katanya.
Di hadapan para pemimpin negara, Jokowi menjelaskan upaya yang dimaksud yang disebut sudah dijalankan Indonesia guna mencapai hal tersebut. Presiden mengatakan bahwa salah satunya Indonesia telah dilakukan terjadi menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 jt hektare hutan primer serta lahan gambut sejak tahun 2019.
“Kami juga sudah pernah dilaksanakan merehabilitasi 3 jt hektare lahan terdegradasi lalu juga 3 jt hektare lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove,” ujarnya.
Jokowi menekankan bahwa hutan serta juga lahan harus menjadi bagian dari aksi iklim melalui beberapa perspektif. Mantan wali kota Solo itu menyampaikan pentingnya mobilisasi dukungan negara berkembang dalam mengelola hutan serta lahan secara berkelanjutan.
“Dukungan hal itu harus country-driven berdasar kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan UEA membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center dalam dalam Indonesia,” tuturnya.
Selanjutnya, Jokowi menyampaikan bahwa hambatan perdagangan bukan merupakan upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Jokowi menyebut, kedua hal yang digunakan dapat maju secara berdampingan.
“Ini penting untuk membangun trust juga kolaborasi antara global north juga global south, serta dorong perkembangan berkelanjutan negara berkembang,” katanya.
Selain itu, Jokowi mengajak para pemimpin negara untuk terus berkolaborasi kemudian juga menginisiasi kerja serupa kehutanan. Jokowi pun menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan juga juga lahan.
“Indonesia telah terjadi terjadi inisiasi kerja mirip trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, juga juga Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman lalu knowledge dalam pengelolaan hutan kemudian lahan,” ujarnya.
Bertemu Sekjen PBB
Di sela-sela rangkaian WCAS, Jokowi bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam tempat Ruang Bilateral, Expo City Dubai, Sabtu (02/12/2023). Jokowi menyatakan komitmen Indonesia untuk terus menyokong PBB dalam menjalankan fungsi juga perannya.
Menurut Jokowi, tantangan global saat ini makin berat juga persaingan geopolitik sudah pernah menimbulkan kekuatan baru. Selain itu, multilateralisme serta rasa saling percaya juga makin terkikis.
“Di sinilah peran krusial PBB untuk mengatasinya kemudian Indonesia akan terus memperkuat fungsi juga peran PBB agar tetap relevan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga Antonio Guterres juga mengkaji persoalan aksi iklim. Politikus PDI Perjuangan itu memaparkan beberapa jumlah keseluruhan langkah kuat lalu nyata yang hal tersebut dikerjakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan Indonesia menghargai inisiatif JETP. Meski demikian, Jokowi menilai komposisi hibah harus tambahan besar konstruktif juga aksi iklim global tiada mampu maju tanpa kolaborasi semua pihak.
“Oleh sebab itu, Indonesia mengupayakan rencana akselerasi dalam pendanaan iklim yang dimaksud yang disebut digagas Yang Mulia bahwa negara maju harus membantu negara berkembang,” ucap Jokowi. “Dukungan Yang Mulia penting agar COP28 menyepakati operasionalisasi pendanaan loss and damage kemudian kolaborasi pendanaan energi baru terbarukan bagi negara berkembang,” lanjutnya.
