Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan sektor dunia usaha tingi hingga 8% pada masa pemerintahannya. Target tinggi tersebut jauh pada atas level historisnya yakni 4-5% bahkan melampaui target besar di area area awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yakni 7%.
Prabowo akan memimpin Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo selalu menyampaikan bahwa pertumbuhan kegiatan kegiatan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8% lalu ia sangat optimis mengenai mengenai hal yang dalam 2-3 tahun, padahal sebelumnya ia menyebutkan bilangan yang digunakan disebut dapat tercapai dalam 3-4 tahun.
Ambisi besar ini mengingatkan pada target besar Jokowi di saat Pilpres 2014 silam salah satunya mewujudkan pertumbuhan kegiatan ekonomi pada Indonesia mampu jadi menyentuh 7%. Namun, hingga saat ini janji itu belum dapat direalisasikan.
Di masa pemerintahan Jokowi yakni sejak kuartal IV-2014 hingga kuartal I-2024, rata-rata pertumbuhan perekonomian Indonesia berada di area tempat bilangan 4,18%. Indonesia memang pernah tumbuh tinggi 7,08% (year on year/yoy) pada satu kuartal yakni kuartal II-2021 tetapi tambahan disebabkan oleh rendahnya basis perhitungan tahun sebelumnya dalam tempat mana kegiatan sektor ekonomi Indonesia mengalami kontraksi.
Janji Prabowo Ekonomi RI Tumbuh 8%
Dalam sesi dialog Qatar Economic Forum pada tempat Doha, Qatar, Rabu (15/4/2024), Prabowo kembali dengan percaya dirinya mengungkapkan bahwa pertumbuhan dunia usaha Indonesia sanggup mencapai 8% pada masa kepemimpinannya.
“Saya sangat percaya diri. Saya sudah berbicara dengan ahli saya, saya mempelajari angka, saya sangat percaya kita bisa saja cuma dengan mudah mencapai 8% lalu saya bertekad untuk melampaui (to go beyond),” ujar Prabowo.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menuturkan target pertumbuhan 8% itu tak jika ucap. Dia menjelaskan tim Prabowo-Gibran sudah melakukan simulasi pertumbuhan kegiatan kegiatan ekonomi Indonesia sejak masa kampanye. Hasilnya, pertumbuhan 8% itu memungkinkan, bagaimanapun juga tidak ada ada mudah.
Drajad menuturkan strategi yang tersebut akan digunakan Prabowo-Gibran untuk menyokong perekonomian di tempat tempat 8% mengandalkan stimulus Keynesian. Teori Keynesian ini menyebut campur tangan pemerintah dalam dunia bisnis menentukan perkembangan perekonomian dapat berjalan maksimal. Dengan kata lain, strategi yang dimaksud mana akan dijalani Prabowo-Gibran adalah dengan belanja pemerintah.
“Motor utama tetap konsumsi, tapi yang mana dipicu oleh pengeluaran pemerintah,” kata Drajad.
Data Kementerian Keuangan serta Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih kerap melenceng berjauhan dari yang tersebut itu ditetapkan dalam APBN ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pada dokumen RPJMN disebutkan jika dunia bisnis Indonesia diperkirakan akan mencapai 6,6-7% pada 2024. Dalam hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia butuh tumbuh 6-7% untuk sanggup menjadi negara maju serta keluar dari jebakan kelas menengah. Namun, sektor perekonomian Indonesia cuma semata tumbuh 2,99% pada 2020-2023.
Terakhir kali Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan (full year) pada tempat atas 7% adalah pada 1997 yakni sebesar 7,82%.
Sejumlah pihak menilai untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% harus dibarengi dengan banyak kerja keras lalu perbaikan. Di antaranya adalah:
1. Kepastian Hukum
Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets Standard Chartered Bank Indonesia (SCB) Rino ‘Donny’ Donosepoetro menilai target itu bisa jadi jadi tercapai, belaka semata semata ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang tersebut dimaksud perlu dibenahi oleh presiden terpilih.Donny mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang tersebut mempunyai kepastian hukum untuk dunia usaha.
Pelaku bidang usaha sangat menginginkan untuk berusaha di dalam area dalam negeri namun pebisnis perlu mendapatkan kepastian dari sisi hak serta juga kewajiban apa yang digunakan hal tersebut didapatkan selama berusaha dalam area Indonesia.
Pendapat yang identik juga disampaikan mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnwati.
Regulasi hingga birokrasi yang mana digunakan terkesan berbelit-belit menjadi hal penting lainnya yang diharapkan dapat disederhanakan agar para pengusaha dapat dengan mudah dalam menjalankan bisnisnya.
“Structural reform sangat diperlukan serta trimline oleh sebab itu ini berhubungan dengan efisiensi kemudian dari sisi produktivitas kemudian dari sisi biaya jadi lebih lanjut banyak murah,” ujar Ekonom Senior, Anny Ratnawati dalam Closing Bell, CNBCIndonesia (Kamis, 16/05/2024).
Kepastian hukum menjadi syarat wajib bagi Indonesia untuk mampu jadi mendongkrak investasi modal sekaligus bersaing dengan negara lain. Sayangnya, kinerja masih terpencil dari memuaskan.
Kepastian hukum menjadi persoalan besar di area area Indonesia oleh sebab itu beragam kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang tersebut dimaksud panjang, birokrasi yang dimaksud digunakan berbelit-belit, hingga pungutan liar.
Kondisi hal hal tersebut menimbulkan ongkos berusaha sangat mahal lalu tak efisien. Pemberian izin pemakaian lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama dalam daerah-daerah yang tersebut mana kaya sumber daya alam juga erat berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus korupsi paling banyak pada dunia perniagaan adalah penyuapan. Sejak 2004 sampai 2021, ada 802 kasus penyuapan oleh pelaku dunia usaha.
Pemerintah menargetkan kemudahan berusaha dapat melonjak ke peringkat 40 dunia. Dengan target besar ini, presiden baru Indonesia mesti bekerja keras.
Kondisi buruknya kepastian hukum dalam Indonesia ini menjadi salah satu alasan rendahnya peringkat Indonesia dalam Ease Doing Business.
Indonesia menempati peringkat 73 dalam rangking Ease Doing Business 2023 dari 190 negara. Peringkat Indonesia yang digunakan stagnan dari 2018. Peringkat Indonesia belaka sekali ada pada urutan enam di area area kawasan ASEAN, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam.
Dari 10 indikator penilaian, pencapaian terbaik Indonesia ada pada kemudahan memperoleh sambungan listrik. Data ini ditunjang dengan pencapaian rasio elektrifikasi nasional yang yang disebut sudah mencapai 99,72% per Juni 2023.
Penilaian terburuk Indonesia ada pada kemudahan memulai usaha.
2. Mendorong Produktivitas Ketenagakerjaan
Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi serta Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi menyampaikan peningkatan produktifitas amat penting untuk memacu pertumbuhan sektor sektor ekonomi yang tersebut mana lebih besar tinggi baik. Dia mengatakan dari sisi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar lebih lanjut lanjut kompetitif.
“Dalam laporan kami, salah satu tantangan jangka menengah panjang pada Indonesia adalah kondisi produktifitas ketenagakerjaan kita yang mana mana masih belum kompetitif kemudian komposisi tenaga kerja yang tersebut mana didominasi sekolah relatif rendah, sehingga skillnya tak terlalu tinggi,” kata Arief saat acara Asian Development Outlook 2024 Discussion di tempat area Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (16/5/2024).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), institusi belajar yang digunakan ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas cukup banyak terdiri dari lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan total total 24,62% pada 2023. Angka ini memang bukan yang dimaksud yang disebut paling tinggi jika dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebut digunakan berada pada bilangan 40,38% pada 2023.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual menyampaikan prospek pertumbuhan yang dimaksud belum optimal harus digarap untuk mencapai target 8%, salah satunya yakni perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan.
Ia melihat terdapat mismatch antara struktur serta kompetensi antara kebutuhan industri serta ketersediaannya.
3. Menumbuhkan Industri Manufaktur
Pada kuartal I-2024, industri pengolahan tumbuh 4,13% yoy atau tumbuh pada bawah Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yakni 5,11% yoy. Sedangkan kontribusi industri pengolahan ke PDB tercatat sebesar 19,28%.
Untuk diketahui, industri pengolahan merupakan kegiatan perekonomian yang dimaksud digunakan melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, kemudian atau barang yang dimaksud mana kurang nilainya menjadi barang yang hal itu lebih besar tinggi tinggi nilainya, serta sifatnya lebih banyak besar dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon serta pekerjaan perakitan (assembling).
Kendati hasil manufaktur Indonesia masih berkembang tetapi laju pertumbuhannya dalam tren perlambatan. Kontribusi manufaktur terhadap PDB juga mengecil. Padahal, manufaktur menjadi kunci bagi sebuah negara untuk menjadi industri maju, meningkatkan PDB per kapita, hingga menyediakan lapangan kerja formal.
4. Investasi Perlu Didorong Secara Signifikan
David mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan 8%, maka diperlukan investasi modal (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 40%, sementara saat ini semata-mata berkisar di area area 29%.
Tidak belaka porsi PMTB yang tersebut digunakan turun dari 30,57% pada kuartal IV-2023 menjadi 29,1% pada kuartal I-2024, namun pertumbuhan pembangunan dunia usaha pun cenderung tambahan rendah menjadi cuma 3,79% yoy pada kuartal I-2024 dari yang mana digunakan sebelumnya tumbuh 5,02% pada kuartal IV-2023.
Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur harus terus menggalakkan aktivitas penyertaan modal bangunan. Keberlanjutan pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) yang digunakan digunakan semakin meningkat, kinerja kegiatan dunia usaha makro yang mana dimaksud sangat baik, serta stabilitas sosial urusan urusan politik harus terus dijaga agar daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi modal tidak ada ada hilang.
CNBC INDONESIA RESEARCH
