Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pada tahun ini setidaknya ada satu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang dimaksud yang sanggup dipastikan untuk dijalankan pensiun dini.
“Di Kementerian memproses untuk menegaskan sebelum atau nanti pas pada tempat dalam COP28, kita pemerintah, Presiden harus ada deklarasi atau penyampaian launching Indonesia masuk dalam tahapan untuk implementasikan pensiun dini PLTU,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dikutip Senin (30/10/2023).
Dadan tiada merinci, PLTU mana yang dimaksud akan dipensiun dinikan lebih lanjut banyak dulu. Namun yang digunakan mana pernah disebutkan diantaranya adalah PLTU Cirebon-1 juga juga PLTU Pelabuhan Ratu.
“Targetnya tahun ini ada 1 yang hal tersebut ditransaksikan. Bukan untuk dimatikan tahun ini ya, tapi tahun ini, ini kan transaksi, ada transaksi proses komersial kalau komersial ada jual beli bisnis,” ujar Dadan.
Sebagaimana diketahui, untuk PLTU Cirebon-1 sendiri sudah terdapat komitmen dukungan dari Asian Development Bank (ADB) untuk merealisasikan percepatan pengoperasian PLTU. Sementara itu, untuk Pelabuhan Ratu rencananya akan ada proses peralihan dari PT PLN (Persero) ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Menurut Dadan, implementasi program pensiun dini PLTU batu bara yang digunakan hal tersebut digencarkan pemerintah diharapkan dapat dideklarasikan dalam pelaksanaan COP 28 dalam tempat Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini sebagai langkah penting yang digunakan hal itu dijalani Indonesia untuk menjalankan program pengurangan emisi.
“Jadi sekarang kita lagi menegaskan laporan hasil kajian setelah itu ini akan dibahas dalam dalam rapat 3 Menteri. Antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan, itu jadi dokumen yang digunakan kita sebut adalah Peta Jalan Pensiun Dini PLTU,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno membeberkan, setidaknya untuk merealisasikan penghentian operasional dua PLTU itu dana yang dimaksud mana dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun. Dengan rincian, PLTU Pelabuhan Ratu sebesar Rp 12 triliun serta untuk PLTU Cirebon-1 sebesar Rp 13 triliun.
“APBN tak ada mungkin, tak kuat untuk menanggung pensiun dini. Ini harus ada sumber-sumber lain yang dimaksud kita tahu ada sumber dari JETP kita juga tahu ada dukungan dari ADB untuk melakukan pensiun dini, kita tahu saat ini untuk mempensiunkan dini PLTU Pelabuhan Ratu serta PLTU Cirebon satu itu dibutuhkan dana Rp 25 triliun,” ujarnya dalam acara Energy Corner, Selasa (24/10/2023).
Oleh sebab itu, perlu adanya sumber-sumber pendanaan lain yang tersebut hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat program pensiun dini PLTU ini. Misalnya, pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) serta dukungan dari Asian Development Bank (ADB).
“Untuk Cirebon-1 ini sudah ada komitmen dari ADB untuk membiayainya, nah ini kan besar sekali baru dua PLTU,” kata dia.
