Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyorot penyaluran kredit UMKM pada tempat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) rasio kredit UMKM di Tanah Air belum sampai 20% atau tepatnya 19,53% per Oktober 2023. Angka ini sangat sangat jauh tambahan rendah berbeda dengan India sebesar 50%, Jepang 65%, juga juga Tiongkok 65%.
“Sehingga Pak Menteri BUMN mungkin nanti dengan BRI juga juga OJK ini regulasinya yang tersebut harus diperbaiki. Karena tiada semua UMKM kita itu mempunyai aset agunan. Sehingga prospek itu juga harus dilihat, jangan hanya sekali sekali lihat agunannya mana. Dilihat juga prospeknya. Mestinya juga sanggup diberikan kredit,” ujar Jokowi dalam Opening Ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur, JCC Senayan, Kamis (7/12/2023).
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir yang mana turut hadir pada acara itu pun mengatakan bahwa sinergi antara pihaknya, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta himpunan bank negara (Himbara) harus diselaraskan.
“Memang peran dari pada Kemenkeu, OJK, BI, bersama Himbara lalu juga Kementerian BUMN harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses terutama tadi Bapak Presiden bicara mengenai agunan lalu prospek,” katanya di area area JCC selepas acara tersebut.
Soal ketentuan agunan, Erick mengatakan itu bukan merupakan kewenangan pihaknya. Namun begitu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang mana mana turut hadir mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenkeu, lalu Kementerian UKM kemudian Koperasi perihal penjaminan.
“Tadi seperti Pak Presiden sampaikan, isunya agunan nah itu kan mampu semata kita kurangi. Kalo pinjamannya makin kuat kita akan ajukan penjaminan ke depan makin luas serta makin besar sizenya,” ujar pria yang mana dimaksud akrab disapa Tiko itu.
Dengan begitu, kata dia, nantinya makin banyak nasabah yang dimaksud hal tersebut sanggup sekadar masuk dari sistem KUR maupun ultra mikro juga.
“Jadi kita akan dorong dari sisi penjaminannya supaya tambahan tinggi besar,” kata Tiko.
Sebagai informasi, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari sisi penjaminan, program KUR didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin memperkuat prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat.
