Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden merestui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ari berkata restu Jokowi merupakan respons atas surat permohonan izin yang mana dilayangkan Mahfud.
“Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum kemudian Keamanan untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai cawapres pada pilpres Presiden lalu juga Wapres tahun 2024,” kata Ari melalui keterangan tertulis, Rabu (18/10).
Jokowi juga menyetujui permohonan cuti yang dimaksud dimaksud diajukan Mahfud untuk Kamis (19/10). Mahfud cuti untuk mendaftarkan diri bersama Ganjar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ari berkata persetujuan Jokowi atas permohonan izin cuti Mahfud telah dilakukan lama sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta pilpres Presiden kemudian Wakil Presiden.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, surat persetujuan Presiden sudah diproses secara administratif oleh Mensesneg. Dan telah lama terjadi disampaikan oleh Mensesneg melalui surat, Mensesneg kepada Menko Polhukam dengan tembusan ke KPU RI serta Bawaslu RI,” ujarnya.
Terkait permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi, akan dijadwalkan dalam kemudian hari. Jokowi masih akan terbang ke Riyadh, Arab Saudi, setelah selesai kunjungan kerja hari ini dalam Beijing, China.
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku sudah pernah bersurat ke Jokowi tentang keputusannya mendampingi Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024. Mahfud menjadi cawapres setelah disepakati PDIP dan partai pendukung.
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengharuskan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya bila mengikuti pilpres.
Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan juga anggota MPR, pimpinan dan juga anggota DPR, pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, kemudian juga wakil walikota, termasuk menteri kemudian pejabat setingkat menteri.
Khusus untuk menteri serta juga pejabat setingkat menteri, harus mendapat izin cuti dari presiden.
Red
