Jakarta,REDAKSI17.COM – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, kemiskinan di Indonesia sanggup dipangkas lewat sekolah serta memberantas habis praktik kolusi, korupsi, serta nepotisme (KKN).
Untuk itu, dia pun berjanji akan mencetak setidaknya satu sarjana dari setiap keluarga miskin. Ganjar mengatakan, satu sarjana dari setiap keluarga miskin harus diwujudkan demi mengurangi bilangan kemiskinan di tempat dalam Indonesia melalui peningkatan derajat keluarga.
Untuk itu, kata Ganjar, tak boleh ada korupsi anggaran demi pengerjaan manusia Indonesia.
“Kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Insya Allah ini yang digunakan digunakan akan menggalakkan dia lepas dari itu (kemiskinan),” ujar Ganjar dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, dikutip Sabtu (25/11/2023).
Ganjar tidak ada ada memaparkan lebih tinggi tinggi lanjut lalu juga detail terkait rencana untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, ia menekankan negara harus hadir dalam dalam kehidupan setiap warga negara sejak usia kanak-kanak.
“Kehadiran negara di tempat dalam setiap kehidupan mulai anak-anak, ya. Pendidikan yang digunakan penting untuk membentuk karakter, lalu institusi belajar karakter sejak dini,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar berjanji akan tancap gas untuk menghapus salah satu penyakit yang dimaksud itu dinilai sangat melekat pada tempat Indonesia, yakni KKN.
Ganjar mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki anggaran yang tersebut digunakan cukup untuk memperbaiki bilangan harapan hidup masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat terwujud jika tidaklah ada korupsi.
“Angka harapan hidup. Insya Allah kalau jaminan itu ada, hitungan harapan hidup akan tinggi,” sebut Ganjar.
“Istilah kami Gaspol. Gaspol itu kita dorong kita punya anggaran yang digunakan itu berlipat ganda, maka bukan boleh ada korupsi. Pajak dipermudah. Kita ‘s’-nya sikat KKN, sebab ini yang mana mana menjadi penyakit dalam negeri ini,” lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Berkaitan dengan hal tersebut, calon perwakilan presiden (cawapres), Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum tiada akan memandang bulu kemudian tanpa ragu akan menyikat golongan atas yang dimaksud dimaksud melanggar hukum.
“Penegakan hukum itu sudah kami rumuskan. Di atas itu sering terjadi kolusi antara pengusaha juga penguasa sehingga kalau orang kuat punya kasus, tuh, pokoknya nyuap sudah selesai,” ungkap Mahfud dalam kesempatan yang digunakan sama.
“Sementara orang bawah itu haknya dirampas secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, kita menggariskan ke [golongan] atas. Besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk dalam atas, penegakan hukum juga kepastian hukum,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, golongan atas kerap mempersulit masyarakat, seperti persoalan izin yang digunakan mana berlarut jika tak diberi uang. Bahkan, golongan atas dinilai mampu seenaknya mencabut izin yang tersebut yang sudah pernah diberikan tanpa pemberitahuan.
“Orang yang digunakan dimaksud minta izin ditunda-tunda, kalau nggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu. Itu nggak ada kepastian hukum ke atas. Kita selesaikan penegakan serta kepastian hukum,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, lalu Keamanan (Menko Polhukam) ini.
