JAKARTA,REDAKSI17.COM – Pengurus DPP Kartini Perindo, Ike Suharjo mengatakan pihaknya siap mengawal keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Salah satunya dengan aktif dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).
Menurutnya, KPPI merupakan suatu wadah yang sangat penting bagi perempuan di seluruh Indonesia khususnya untuk mengawal keadilan dan kesejahteraan gender setiap kebijakan ataupun dalam undang-undang.
“Harapannya saya sebagai Kartini perindo tidak hanya DPP dan juga perwakilan Perindo dari DPW Bali harapannya kami sebagai Kartini Perindo terus tetap aktif dalam KPPI. Kami sebagai Kartini Perindo akan terus berjuang mengawal menyuarakan aspirasi perempuan-perempuan Indonesia,”kata Ike usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Rabu (7/8/2024) di Jakarta.
Kartini Perindo dalam KPPI, kata Ike, nantinya juga akan ikut melobi unsur-unsur dan komisi-komisi agar pimpinan-pimpinan legislatif diisi oleh 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini agar perempuan dapat aktif dalam Senayan di DPR legislatif menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan di Indonesia.
“Jadi tidak hanya sekedar duduk saja di legislatif tapi bagaimana mereka menyuarakan mengawal sampai ke kebijakan undang-undang itu keluar yang tentunya pro terhadap perempuan,” katanya.
“Jadi kita akan lobi bagaimana dari setiap kebijakan undang-undang itu ada keterwakilan perempuan dan pro terhadap perempuan Indonesia,” tuturnya.
Sebagai informasi, RAKERNAS ini merupakan momentum evaluasi dari keterwakilan perempuan dalam Pilpres dan Pileg 2024. Sehingga merupakan isu penting yang dibahas sebagai evaluasi dan sebagai materi rumusan program KPPI ke depan.
KPPI merupakan wadah bagi Perempuan Indonesia yang ingin bersatu memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Maka KPPI pasti akan berperan aktif dalam merumuskan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik.
KPPI pun bersama pemerintah akan terus melanjutkan agenda pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang keterwakilan perempuan di politik.
