Aceh,REDAKSI17.COM – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah tetap membuka ruang dialog bagi semua pihak dalam penyelesaian sengketa lahan. Ia meminta perusahaan memberikan kontribusi yang adil bagi daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan memastikan masyarakat tidak dirugikan.
“Perusahaan juga bagian dari masyarakat. Karena itu semuanya harus berjalan seimbang. Selama kita mau duduk bersama sebagai sesama manusia, semua persoalan pasti bisa diselesaikan,” ujar Kawendra dalam rapat bersama seluruh pemangku kepentingan di Kantor Wali Kota Subulussalam, Aceh, Senin (18/11/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa pemerintah pusat, khususnya Presiden, memberi perhatian besar terhadap perlindungan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak memberi toleransi terhadap pihak manapun yang melakukan pelanggaran.
“Presiden kita tidak pandang bulu. Jika ada yang bersalah, akan ditindak. Sudah ada sekitar 4 juta hektare lahan yang diambil alih negara, dan itu tidak akan berhenti,” tegasnya.
Legislator Dapil Jatim IV ini juga memastikan komitmennya untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Hal tersebut ia sampaikan setelah menerima berbagai masukan dan keluhan dari warga maupun perwakilan perusahaan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait akan mengkaji seluruh masukan yang diterima dan menyusun rekomendasi profesional yang mengedepankan kepentingan bersama.
“Saya berharap rapat ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan perusahaan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
