Jakarta,REDAKSI17.COM – Kesenjangan pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Di mana kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan SDGs Indonesia maupun dunia meningkat signifikan sejak pandemi Covid-19.
Diketahui, sebelum pandemi total kebutuhan pendanaan untuk pencapaian SDGs Indonesia di 2020-2030 sebesar Rp 67.000 triliun dengan kesenjangan atau gap pembiayaannya mencapai Rp 14.000 triliun. Namun setelah pandemi total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di tempat dalam Indonesia pada periode yang tersebut serupa meningkat menjadi Rp 122.000 triliun serta kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp 24.000 triliun.
“Oleh lantaran itu diperlukan sinergi berbagai pihak dalam mengatasi financing gap atau kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs pada area Indonesia,” tulis Kementerian PPN/Bappenasdikutip Jumat (8/12/2023).
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, sejauh ini pemerintah sudah terjadi melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs pada Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui perpres nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan perkembangan berkelanjutan.
Adapun Perpres itu menggalakkan wadah pendanaan inovatif untuk SDGs kemudian menekankan peran dari berbagai pihak. Mulai dari kementerian, lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Bappenas mengungkapkan bahwa Indonesia miliki banyak inisiatif terkait pembiayaan untuk pembangunan. Mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, pembiayaan campuran, strategi nasional inklusi keuangan, peta jalan sektor sektor ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, hingga teknologi finansial.
Selain itu pemerintah juga sudah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGsfinancing hub. SDGs financing hub bertujuan meningkatkan investasi modal sektor swasta untuk pengerjaan berkelanjutan serta memperluas kemungkinan pembiayaan.
“Komitmen Indonesia terkait SDGS bagi dunia semakin nyata. Hal ini terlihat dari pencapaian kualitas bangunan berkelanjutan di tempat dalam tanah air yang mana semakin membaik atau progresif dari tahun ke tahun. Selain dari pemerintahan melalui Kementerian PPN/ Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs dalam tempat Indonesia, perlu adanya kontribusi dari seluruh penduduk Indonesia,” tulis Kementerian PPN/Bappenas.
Untuk diketahui saat ini Indonesia berada dalam peringkat ke-75 dunia berdasarkan Sustainable Development Report 2023. Kenaikan ini menunjukkan hasil positif jika dibandingkan empat tahun sebelumnya yakni peringkat ke-102.
Masih berdasarkan data Sustainable Development Report 2023, skor Indonesia mengalami peningkatan dari 64,2 pada 2019 menjadi 70,2 pada 2023.Posisi Indonesia pada masa sekarang ini juga berada di area tempat peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN.
KementerianPPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs dalam tanah air melaporkan bahwa SDGs nasional 2022 menunjukkan 76% indikator SDGs dalam tempat Indonesia tercapai juga mengalami kemajuan. Dengan rincian sebesar 62% target atas 138 indikator tercapai juga 14% target atas 31 indikator akan tercapai.Sedangkan 55 indikator atau 24% perlu perhatian khusus lalu percepatan agar kembali on-track.
Implementasi SDGs yang digunakan mana terdiri dari 17 tujuan, 169 target, serta 289 indikator dikoordinasikan dalam empat pilar. Di antaranya pilar penyelenggaraan sosial, perkembangan ekonomi, bangunan lingkungan, lalu juga konstruksi hukum lalu juga tata kelola.
“Kemajuan yang digunakan digunakan cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan hukum tata kelola kemudian ekonomi. Sementara pilar perkembangan sosial masih miliki 28% yang dimaksud memerlukan perhatian khusus sehingga perlu didorong melalui upaya percepatan agar kembali sesuai dengan target yang digunakan mana ditetapkan,” tulis Kementerian PPN/Bappenas.
