Jakarta,REDAKSI17.COM – Komoditas kelapa sawit miliki prospek hingga Rp 1.000 triliun. Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto mengungkapkan untuk mendapatkan perputaran uang sebesar itu maka perlu adanya percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Memang kalau kita melihat PSR tadi, memang ke depan kita harus percepat peremajaan sawit rakyat, kalau itu seluruhnya mampu kita selenggarakan, per tahun itu ada tambahan penghasilan dari minyak CPOnya sendiri sekitar Rp 200 triliun, nah hilirisasinya nilai tambahnya mesti 4 kali 5 kalinya, artinya Rp 1.000 T kalau itu bisa saja jadi kita laksanakan, kalau multiplier effect-nya tiga kalinya, sebenernya Rp 3.000 T,” katanya dalam Refleksi Industri Sawit 2023 kemudian Tantangan Masa Depan dalam The Westin, Rabu (10/1/2024).
Rumah Sawit Indonesia (RSI) sebagai perkumpulan para pelaku pengusahaan kelapa sawit yang dimaksud hal tersebut berbadan hukum menilai PSR harus dilaksanakan dengan segera. Namun Kacuk menyebut kendalanya dalam dalam dalam penyelanggaraan PSR itu peraturan perundangan yang adil, saat ini sedang dalam perbaikan oleh Dirjen perkebunan. Kacuk berharap aturannya segera keluar sehingga RSI akan membantu memerintah untuk percepatan pelaksanaan aturan ini.
“Nah kendala berikutnya mengenai kawasan hutan, banyak lahan-lahan yang dimaksud dimaksud sudah dikelola puluhan tahun sampai dilaksanakan peremajaanpun masih dalam area dalam kawasan hutan, baik itu dalam tempat tingkat petani maupun perusahaan sendiri,” kata Kacuk.
Sedangkan untuk outlook kemudian proyeksi kelapa sawit pada tahun ini calon semakin ekspansif. Namun, perlu didukung oleh regulasi yang mana menyokong pertumbuhan di tempat area komoditas ini. Demi memperlancar PSR, perlu perbaikan ATAU penyempurnaan di area tempat dalam aturan perundangannya, dalam hal ini Permentan 3/2022. Kemudian juga di dalam dalam dalam sosialisasi lalu promosinya harus diperbaiki agar petani juga perusahaan terbuka untuk membangun kemitraan di dalam area dalam peremajaan sawit rakyat.
Di sisi lain, Kacuk juga menyoroti bagaimana perlakuan beberapa pihak termasuk Uni Eropa yang memberi stima negatrif bagi industri kelapa sawit.
“kita harus kaji ulang lantaran beberapa negara importir kurangi demand. oleh sebab itu lagi melakukan perdagangan tiba-tiba banned, ini bukan kaya dagang kelontong udah gitu ngga. Kita butuh hal yang tersebut digunakan arif dalam menentukan kebijakan dari hulu ke hilir, juga ini melibatkan pelakunya, jangan pemerintah sendiri ambil keputusan serta tanpa melihat pelaku tanpa. Sehingga mudah-mudahan ekspor aman, memang kemungkinan tidak ada ada sebesar 2022, stagnan seperti 2023,” ujarnya.
