Bogor,REDAKSI17.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa secara kumulatif realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah pusat sejak 2016 hingga 2022 mencapai USD 37,9 miliar. Angka yang tersebut disebut setara dengan Rp 569 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan juga juga Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bobby Wahyu Hernawan mengatakan, pengeluaran belanja aksi perubahan iklim dari rentang waktu hal hal tersebut rata-rata sebesar Rp 81,3 triliun per tahun (USD 5,4 miliar) per tahun atau setara 3,5% dari Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).
“Angka Indonesia 3,5 persen sudah cukup bagus, negara lain masih dalam bawahnya. Ini sudah cukup bagus dalam menangani perubahan iklim,” ujar Bobby dalam Acara Media Gathering dalam dalam Bogor, Rabu (29/5/2024).
Bila dirinci, pembiayaan anggaran perubahan iklim terbesar terbesar dialokasikan untuk program mitigasi sebesar Rp 332,84 triliun. Dana yang disebut digunakan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline (industri hijau, pengelolaan limbah, energi serta transportasi).
Kemudian, dana yang digunakan digunakan digunakan untuk program adaptasi senilai Rp 214,2 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif kemudian pengurangan kerugian dunia perniagaan (air juga kesehatan).
Dia melanjutkan, untuk program Co-Benefit membutuhkan dana sebanyak Rp 22,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk output dalam bentuk kegiatan mitigasi serta juga adaptasi secara bersamaan (kehutanan pertanian, kelautan serta pesisir).
Dengan demikian, Kemenkeu membidik kebutuhan pendanaan aksi mitigasi berdasarkan BUR-3 untuk tahun 2018-2030 adalah sebesar Rp 4.002,44 triliun atau rata-rata Rp 307,88 triliun per tahun.
Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN (aksi mitigasi & co-benefit) untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp217,83 triliun atau rata-rata Rp43,57 triliun per tahun. Sehingga APBN sejauh ini baru dapat memenuhi sekitar 14% dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi setiap tahunnya.
“Artinya Pemerintah Indonesia juga semua pihak peduli terhadap program perubahan iklim ini,” pungkas Bobby.
