AMBON,REDAKSI17.COM – Pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Maluku menyoroti kembali munculnya polemik terkait posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Hal ini terjadi setelah ada yang kembali mengklaim diri sebagai pimpinan wilayah partai, meski sebelumnya disebut telah mundur untuk mengikuti seleksi komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Maluku, M Riza Bahaweres mengatakan, munculnya klaim tersebut menimbulkan pertanyaan di internal partai.
Pasalnya, pihak yang bersangkutan diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan, karena mengikuti proses seleksi komisaris BUMD.
Menurut Riza, pengunduran diri itu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur bahwa calon dewan pengawas atau komisaris BUMD tidak boleh berstatus sebagai pengurus partai politik.
“Dengan munculnya kembali yang bersangkutan sebagai Ketua DPW kemarin, tentu ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Setahu kami, beliau sudah mengundurkan diri, karena mengikuti proses seleksi komisaris BUMD,” ujar Riza kepada wartawan, usai kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan anak yatim di Hotel Elizabeth Ambon, Jumat (6/3/2026).
Oleh karena itu, pihaknya meminta penjelasan mengenai status yang bersangkutan, apakah benar telah mundur dari jabatan Ketua DPW atau masih menjabat sebagai komisaris BUMD terkait.
Klarifikasi ini dianggap penting, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, mengingat pengurus BUMD umumnya tidak berasal dari pengurus partai politik aktif.
“Kami ingin mengetahui apakah ada aturan khusus, yang memungkinkan seseorang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik sekaligus komisaris BUMD, karena setahu kami ketentuannya tidak demikian,” katanya.
Di sisi lain Riza menyebut, dinamika internal yang sempat memicu penolakan massa sebelumnya telah mereda setelah adanya permohonan maaf dari salah satu pihak yang videonya beredar di media sosial.
Namun, dinamika kembali muncul seiring perbedaan pandangan terkait pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) partai.
Riza, yang didampingi Plt Sekretaris Wilayah Husen Tuharea dan Plt Bendahara Hartini Wamnebo menegaskan, bahwa langkah yang dilakukan saat ini merupakan perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
“Kami hanya menjalankan perintah DPP. Bahkan sebelumnya, sudah ada pertemuan dengan DPP dan persoalan ini telah disampaikan secara langsung,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah ketaatan terhadap keputusan organisasi.
Pihaknya telah dua kali mengundang kelompok yang berbeda pandangan untuk mengikuti rapat koordinasi via Zoom dengan kehadiran DPP, namun tidak ada yang hadir. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan DPP, dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Saat ini, pengurus DPW PPP Maluku sementara menyusun laporan perkembangan situasi, untuk disampaikan ke pimpinan pusat. Ini bukan persoalan main-main lagi. Ini soal ketaatan terhadap keputusan organisasi,” tegasnya.
Terhadap agenda Muswil, Riza menyebut, persiapan telah dilakukan dan direncanakan berlangsung sebelum Lebaran.
Namun jika dinamika internal terus berlanjut tanpa itikad baik dari pihak terkait, DPP dapat mengambil langkah tegas seperti penunjukan pelaksana tugas hingga pemberhentian, karena kewenangan tersebut berada di tangan DPP.
“Meski demikian, pelaksanaan Muswil sudah siap digelar, apabila struktur organisasi dinyatakan lengkap dan mendapat persetujuan dari DPP,” tandas Riza.
