Sleman (20/07/2025) REDAKSI17.COM – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku X menyambut baik program pemerintah pusat yang berupa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini selaras dengan program Pemda DIY yakni Lumbung Mataraman, di mana jika dikolaborasikan diharapkan mampu mendukung dan menyukseskan program pangan lainnya.
Hal ini mengemuka dalam paparan Sri Sultan saat menjadi narasumber pada Talkshow Dialog Kebijakan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78. Bertempat di Hotel Grand Keisha, Sleman pada Minggu (20/07), Sri Sultan mengatakan, akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam menjalankan program, termasuk program koperasi ini.
“Di (program) Lumbung Mataram, komoditas yang ditanam adalah bahan pangan unggulan di masing-masing desa yang bisa dijual, sehingga bisa menyejahterakan warga desa itu sendiri. Jadi misalnya, penyedia bahan baku pangan untuk program MGB bisa dipilih dari yang ada di desa itu juga dan bisa lewat KDMP,” papar Sri Sultan.
Ditegaskan Sri Sultan, masyarakat haruslah menjadi subjek realisasi program pemerintah, bukan hanya objek kebijakan. Untun itu, masyarakat bisa turut menjadi pemrakarsa kebijakan pembangunan. Sri Sultan pun berkeinginan membentuk desa yang mandiri dan berbudaya, dengan menggerakkan aspek ekonomi, sosial dan budaya.
“(Desa itu) yang terpenting punya kemandirian. Lewat Lumbung Mataraman, kami berharap di desa juga tumbuh lapangan kerja baru. Sehingga orang desa tidak perlu berharap untuk mencari pekerjaan di tempat lain, seperti ke kota,” jelas Sri Sultan.
Pada talkshow yang mengangkat tema ‘Koperasi Inklusif dan Inovatif: Pilar Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Berkelanjutan’ ini, Sri Sultan pun kembali mengingatkan RPJMD DIY hingga tahun 2027 mendatang, termasuk melakukan revitalisasi ataupun reformasi di level kelurahan. Guna mendukung hal tersebut, Sri Sultan berharap terciptanya kerja sama yang baik dalam membangun jaringan usaha antara Lumbung Mataram dengan KDMP. Hadirnya KDMP harus dapat menghadirkan manajemen yang profesional dan akuntabel.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah DIY, Aria Nugrahadi mengatakan, koperasi perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sayangnya, sampai saat ini koperasi masih menghadapi beberapa rintangan, seperti minimnya regenerasi, rendahnya partisipasi anggota, dan keterbatasan adopsi terhadap teknologi digital.
“Menanggapi hal tersebut pemerintah pusat meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai model koperasi desa yang inklusif, inovatif dan berpihak pada masyarakat. Dalam hal ini, Pemda DIY menyambut baik inisiatif ini, karena sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang telah lama mengakar di DIY,” ungkapnya.
Aria menjelaskan, program Koperasi Merah Putih juga selaras dengan program Gubernur DIY yakni Reformasi Kalurahan yang telah tercantum dalam RPJMD DIY 2022-2027. Menurut Aria, ribuan koperasi aktif maupun UMKM yang berkembang dengan baik di DIY tentunya melalui serangkaian dukungan program, baik pelatihan digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga kolaborasi dengan akademisi.
“Kami terus mendorong koperasi agar tidak hanya bisa bertahan, tetapi dapat berkembang sebagai kekuatan ekonomi yang relevan dan transformatif. Dan dialog hari ini diharapkan menjadi fondasi untuk membangun koperasi masa depan yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga inklusif secara sosial, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Joko Juliantoro bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan KPMA UGM, Arie Sudjito hadir menjadi narasumber talkshow bersama Gubernur DIY. Dalam paparannya, Ferry mengatakan, saat ini pemerintah pusat menginginkan negara hadir untuk kembali menata koperasi agar dapat lebih berkembang. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pun dicanangkan dan menjadi salah satu upaya guna mewujudkan keinginan tersebut.
“Presiden Prabowo ingin memulai lagi perjuangan (pengembangan koperasi) ini, supaya segala urusan koperasi bisa terselesaikan. Pemerintah pusat ingin membentuk 80.000 koperasi desa, sehingga terbentuk badan usaha koperasi di 80.000 desa untuk menyelesaikan masalah pedesaan. Mulai dari masih tingginya jumlah pengangguran, maraknya praktik rentenir, dan persoalan pinjaman online,” jelasnya.
Ferry menambahkan, KDMP ke depan memiliki beragam fungsi, seperti menjadi penyedia produk-produk, baik dari BUMN maupun swasta dengan catatan produknya bukan produk impor. Selain itu, fungsi koperasi desanya lainnya juga sebagai penyalur bantuan-bantuan dari pemerintah pusat secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami juga berharap KDMP bisa menjadi over takes produk tanaman pangan maupun kerajinan dari UMKM yang ada di desa. Harapannya hal ini dapat membangun kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Acara ini terselenggara atas kerja sama antara Dinas Koperasi dan UKM DIY, Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi), dan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM. Dalam acara kali ini diserahkan pula penghargaan kepada koperasi-koperasi berprestasi di DIY.
HUMAS DIY
