Jakarta,REDAKSI17.COM – Bandara internasional Kaledonia Baru akan tetap ditutup setidaknya hingga pekan depan, 2 Juni 2024. Keputusan itu diambil menyusul terjadinya kerusuhan besar yang tersebut hal itu sudah lama terjadi selama dua minggu belakangan ini di area tempat negara yang mana dimaksud dikuasai Prancis tersebut.
Pecahnya aksi kekerasan di area dalam Kaledonia Baru dipicu oleh proposal reformasi pemilihan umum oleh Majelis Nasional di dalam dalam Paris. Reformasi itu memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang dimaksud sudah tinggal pada sana selama lebih banyak besar dari 10 tahun. Akibat kerusuhan ini, 7 orang dilaporkan tewas, sementara banyak mobil dibakar juga pertokoan dijarah.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis kemarin mengunjungi langsung Kaledonia baru untuk meredakan ketegangan. Dia memutuskan menghentikan sementara reformasi pemilu. Namun, keputusannya itu dianggap gagal memenuhi tuntutan partai pro-kemerdekaan yang digunakan menuntut reformasi pemilihan umum dibatalkan seluruhnya.
“Saya tak akan pernah memproduksi keputusan untuk menunda atau menangguhkan dalam dalam bawah ancaman kekerasan,” kata Macron dikutip dari Reuters, Minggu, (26/5/2024).
![]() Pemandangan mobil-mobil yang hal tersebut terbakar dalam ruang pamer, pada tempat tengah menentang yang tersebut mana dipicu oleh kemarahan di area dalam kalangan penduduk asli Kanak atas amandemen konstitusi yang dimaksud disetujui dalam dalam Prancis yang dimaksud hal itu akan mengubah siapa yang tersebut mana diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilu, yang itu dikhawatirkan oleh para pemimpin lokal akan melemahkan ucapan Kanak, dalam Noumea, New Kaledonia, 21 Mei 2024, dalam tangkapan layar ini diperoleh dari video media sosial. (Instagram @ericpaidjan/via REUTERS) |
Macron mengancam apabila partai pro kemudian anti-kemerdekaan gagal mencapai kesepakatan mengenai masa depan negara ini, dirinya akan mengadakan kongres khusus untuk meratifikasi reformasi pemilu. Opsi lainnya, kata dia, adalah penyelenggaraan referendum.
Macron juga mendesak pengunjuk rasa pro-kemerdekaan untuk menghentikan kekerasan yang mana digunakan merek lakukan dalam pulau itu.
“Ada latar belakang kebijakan pemerintah dalam kekerasan ini. Apa hubungannya penjarahan supermarket, pembakaran sekolah, tebusan orang dengan perang kemerdekaan? Tidak ada! Ini adalah tindakan bandit tingkat tinggi,” katanya.
Prancis mencaplok Kaledonia Baru pada tahun 1853 serta memberi koloni itu status wilayah luar negeri pada tahun 1946. Kaledonia Baru adalah sumber nikel nomor tiga dalam dunia. Namun sektor ini berada dalam krisis serta satu dari lima penduduk negara itu hidup di area tempat bawah garis kemiskinan.
Pemilu di area area negara itu dirombak pada tahun 1998 berdasarkan perjanjian Noumea lalu membuka jalan menuju otonomi bertahap. Sementara, para pengunjuk rasa khawatir reformasi pilpres akan melemahkan kata-kata warga adat Kanak yang mana hal tersebut menjadi 40% dari populasi pulau berpenduduk 270 ribu jiwa tersebut.