Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus melibatkan dan menghimpun aspirasi serta harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.
Seperti halnya melalui kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Selasa (11/2/2025) di Ruang Bima Balai Kota. Dengan melibatkan berbagai perwakilan kelompok masyarakat, asosiasi, forum hingga akademisi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjelaskan, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat dan menginventarisir permasalahan yang terjadi di masyarakat.
“Sehingga upaya ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan sinkronisasi antara permasalahan dan isu srtaregis daerah dengan prioritas program pemangunan daerah. Untuk kemudian disinergikan dengan RKPD, Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yaitu Hasta Jogja Mulia dan RPJMD Provinsi,” jelasnya.
Pihaknya menyatakan, kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk membangun komitmen seluruh stakeholder pembangunan daerah. Dalam menyerap aspirasi, gagasan, bagaimana harus bersikap dan apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan program pembangunan daerah.
Sejalan dengan itu Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD dimulai dengan rancangan awal yang dibahas secara partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, hingga organisasi masyarakat sipil.
“Prioritas pembangunan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, tapi juga keberlanjutan pembangunan di masa depan. Sehingga forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting, menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar RKPD 2026 dapat disusun komprehensif, solutif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya mengajak, semua stakeholder yang terlibat agar dapat memberikan masukan yang konstruktif guna memastikan program dan kebijakan yang akan dituangkan dalam RKPD 2026, menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu menjadikan Kota Yogyakarta semakin maju.
“Melalui konsultasi publik ini, bersama-sama kita diskusikan dan rumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing,” ajaknya.
Sementara itu salah satu perwakilan peserta dari Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Novi mengatakan, program pembangunan prioritas harus bersifat inklusif dan memberikan afirmasi kepada kelompok rentan salah satunya penyandang disabilitas.
“Teman-teman disabilitas diberikan fasilitasi pada setiap kebutuhan dan haknya, seperti di fasilitas kesehatan tidak hanya dari sarana prasarana saja tapi juga tenaga kesehatan yang bisa memberikan pelayanan inklusif dari segi komunikasi misalnya. Begitu juga di sektor pendidikan, agar kuota di sekolah negeri diperluas,” katanya.
