Wates,REDAKSI17.COM – Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kota Yogyakarta tidak hanya dilakukan dari balik meja rapat. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta turun langsung ke daerah penghasil dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kulon Progo, Selasa (10/2).

Rombongan TPID Kota Yogyakarta meninjau Kelompok Tani Sido Dadi di pesisir Pantai Trisik serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngesti Raharjo di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, untuk melihat langsung potensi produksi pangan yang dapat mendukung ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal memperkuat kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menjajaki kerja sama yang lebih konkret dengan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah penghasil pangan strategis di sekitar Kota Yogyakarta.

“Kota Yogyakarta bukan daerah penghasil, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari daerah sekitar. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam pengendalian inflasi,” ujar Kadri.

Ia menambahkan, kedekatan wilayah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo menjadi keunggulan tersendiri dalam membangun kolaborasi yang efektif dan efisien. Kadri berharap, hasil kunjungan ini harapannya dapat segera ditindaklanjuti melalui kesepakatan antar daerah dan kerja sama operasional yang berkelanjutan.

“Kami berharap ke depan ada tindak lanjut yang konkret sehingga kolaborasi ini benar-benar berdampak pada stabilitas harga dan pasokan pangan di Kota Yogyakarta,” katanya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Sri Riswanti, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta selama ini diperkuat melalui penguatan peran pasar rakyat.

“Kami mengembangkan pengendalian inflasi melalui empat Kios Segoro Amarto dan 85 Warung Mrantasi. Kios Segoro Amarto merupakan kios pantau pangan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga setinggi-tingginya sesuai HET,” jelasnya.

Menurut Sri Riswanti, Warung Mlantasi melibatkan pedagang pasar sebagai ujung tombak pengendalian harga. Saat ini, sebanyak 85 pedagang tergabung dan tersebar di Pasar Beringharjo, Kranggan, Prawirotaman, dan Pasar Sentul.

Ia menambahkan, kerja sama dengan Gapoktan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya untuk komoditas beras, dinilai penting guna menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di empat pasar tersebut.

“Mekanisme teknis kerja sama, termasuk skema business to business, nantinya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama, sebagaimana yang telah berjalan dengan Kabupaten Bantul,” ujarnya.

 

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kulon Progo, Sri Budi Utami, menegaskan kesiapan Pemkab Kulon Progo untuk menindaklanjuti kerja sama pengendalian inflasi dengan Kota Yogyakarta. Ia menyampaikan bahwa nota kesepahaman antar kedua daerah telah ada dan perlu diperkuat dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional.

“Pada prinsipnya kami siap menindaklanjuti. Pemerintah perlu menyamakan pemahaman terlebih dahulu, setelah itu baru dilanjutkan ke business to business agar implementasinya berjalan efektif,” ujarnya.

Sri Budi Utami menyebutkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi strategis sebagai daerah penghasil, terutama untuk komoditas cabai yang menjadi salah satu penyangga nasional, serta produksi beras yang relatif aman dan surplus.

“Kondisi ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kerja sama pengendalian inflasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen,” katanya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Trenggono Trimulyo, menyampaikan bahwa dari sisi petani, semakin luas kerja sama perdagangan komoditas maka akan semakin membuka pasar dan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.

“Bagi kami yang mendampingi petani, semakin banyak pihak yang ingin bekerja sama membeli komoditas pertanian, tentu semakin baik karena pasar menjadi semakin luas. Namun yang terpenting, kesejahteraan petani tetap harus terjaga dengan harga yang layak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Kulon Progo telah membangun sistem kelembagaan perdagangan cabai melalui pasar lelang yang dikelola oleh kelompok tani dan kini telah berkembang ke sistem lelang digital.

“Siapa pun yang ingin terlibat dalam perdagangan cabai, termasuk pemerintah daerah, bisa masuk melalui sistem lelang atau melalui kerja sama langsung. Sistem ini kami bangun agar perdagangan berjalan terbuka, adil, dan berkelanjutan,” jelas Trenggono.

Trenggono juga memaparkan keunggulan Cabai Paku atau cabai pesisir Kulon Progo memiliki daya simpan lebih lama, tampilan lebih mengkilap, warna merah menarik, tingkat kepedasan lebih tinggi, serta residu pestisida yang relatif lebih rendah. Keunggulan tersebut membuat cabai pesisir Kulon Progo diminati hingga pasar luar daerah seperti Sumatera.

“Ke depan, cabai pesisir Kulon Progo juga akan kami daftarkan sebagai produk Indikasi Geografis (IG) sebagai bentuk pengakuan atas kekhasan dan kualitasnya. Dengan branding ini, meskipun harganya sedikit lebih tinggi, produk kami memiliki nilai tambah yang jelas,” ungkapnya.

Menurut Trenggono, sistem pasar lelang memungkinkan keterbukaan harga yang mengikuti dinamika pasar induk, namun tetap memberi ruang bagi kerja sama khusus dengan pemerintah daerah.

“Kalau Kota Yogyakarta ingin masuk, bisa melalui skema kerja sama dengan alokasi pasokan tertentu. Harganya mengikuti harga lelang hari itu, tetapi barangnya bisa disediakan khusus. Pada prinsipnya, kami siap mendampingi dan menyesuaikan pola kerja sama yang disepakati,” pungkasnya.