REDAKSI17.COM – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Jenderal Listyo Sigit Prabowo lalu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bertanggung jawab atas kerusuhan yang tersebut digunakan menyebabkan korban jiwa saat bentrokan antara warga Bangkal, Seruyan, , lalu aparat di tempat dalam wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1, Sabtu (7/10).
“Kapolri, harus bertanggung-jawab penuh atas jatuhnya korban warga,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangannya, Minggu (8/10).
Dewi juga memohonkan agar Polri mengevaluasi prosedur penanganan di tempat area berbagai wilayah konflik agraria lainnya yang digunakan mana sudah dilaksanakan banyak menyebabkan korban jiwa. Selain itu, kata dia, Kapolri harus mencopot Kapolsek, Kapolres, serta atau Kapolda yang dimaksud itu berada pada dalam belakang kekerasan penanganan konflik agraria.
Selain itu, KPA juga meminta-minta pertanggungjawaban gubernur setempat dengan membentuk tim penyelesaian konflik agraria dan juga juga melibatkan penduduk setempat, organisasi masyarakat, serta juga pemuka agama.
“Gubernur Kalimantan Tengah harus bertanggung jawab atas sebab-akibat konflik agraria yang dimaksud berujung pada korban jiwa ini,” kata dia.
KPA pun mendesak agar Kapolres Seruyan segera membebaskan seluruh warga yang digunakan hal tersebut masih dikriminalisasi saat melakukan aksi damai untuk menuntut hak atas tanah merek kepada PT. HMBP I.
Kapolda Kalimantan Tengah juga diminta untuk segera menarik mundur aparat kepolisian dari wilayah konflik, serta mengusut tuntas juga juga menindak tegas aparat yang digunakan hal itu melakukan tindakan brutalitas dalam penanganan konflik agraria Seruyan.
KPA juga menyerukan agar Ketua Komnas HAM bersama Komnas Perempuan untuk segera melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang tersebut dimaksud dilaksanakan PT. HBMP juga aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria pada Seruyan.
Kemudian, lanjut Dewi, Menteri ATR/BPN dinilai harus bertanggung jawab dengan memenuhi hak rakyat Seruyan atas tanah. Kemudian, segera mengevaluasi serta mencabut HGU PT HBMP I lalu PT HBMP II, serta seluruh HGU perusahaan perkebunan yang mana sudah pernah menyebabkan konflik agraria, perampasan tanah rakyat juga korban jiwa di dalam area berbagai wilayah.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diminta segera melakukan konfirmasi seluruh menteri terkait untuk mengevaluasi sistem serta kebijakan perkebunan inti-plasma yang tersebut digunakan bukan adil, korup, lalu sudah pernah berdiri pada atas tanah-tanah masyarakat, memasukkan desa-desa kemudian kampung-kampung ke dalam konsesi HGU perusahaan perkebunan.
“Presiden, jalankan reforma agraria sejati pada wilayah-wilayah konflik agraria struktural yang berpuluh tahun diklaim secara ilegal lalu manipulatif oleh perusahaan perkebunan swasta maupun negara, kembalikan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Dewi.
Dewi mengingatkan kerusuhan dalam tempat Seruyan ini menambah deretan rapor merah operasi perusahaan perkebunan yang tersebut dimaksud menurutnya seringkali melahirkan konflik agraria juga korban jiwa.
KPA mencatat selama 2015-2022 kemudian selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, sedikitnya sudah diimplementasikan terjadi 2.710 letusan konflik agraria. Dari jumlah agregat total tersebut, perusahaan perkebunan kemudian penerbitan atau perpanjangan HGU selalu menjadi penyebab konflik agraria tertinggi dengan total agregat letusan mencapai 1023 konflik.
“Tidak ada yang digunakan digunakan tambahan berharga dari nyawa manusia serta hak konstitusional warga atas tanah serta wilayah hidupnya. Terlebih kepentingan penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang mana dimaksud selalu mendapatkan keistimewaan kebijakan kemudian pengawalan penuh aparat,” ujar Dewi.
“Alih-alih menyelesaikan konflik juga juga melaksanakan reforma agraria bagi petani kemudian rakyat adat, justru aparat dikerahkan untuk menembaki warga yang digunakan memperjuangkan hak atas tanahnya,” imbuhnya.
Seorang warga dilaporkan tewas dalam bentrokan antara aparat kepolisian saat demo pada tempat wilayah PT HMBP, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah , Sabtu (7/10).
Bentrokan terjadi saat warga sedang melakukan aksi menuntut haknya pada perusahaan perkebunan sawit PT HMBP. Warga menuntut plasma sawit juga juga area lahan pada luar HGU PT HMBP. Permintaan kemudian aksi ini sendiri sudah dilaksanakan warga sejak 16 September lalu.
Selain mengakibatkan pribadi warga meninggal dalam area lokasi akibat terkena tembakan. Satu orang lainnya yang dimaksud yang juga terkena tembakan masih kritis, serta satu orang masih belum diketahui kondisi terbarunya sebab dilarikan ke rumah sakit.
