Kulon Progo,REDAKSI17.COM — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar audiensi virtual dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk membahas rencana pengembangan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Kulon Progo. Kegiatan tersebut berlangsung melalui Zoom meeting di Command Room Dinas Kominfo Kulon Progo, Senin(3/11/2025).
Audiensi ini diikuti secara daring oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, perwakilan KAI DAOP 6 Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono, S.I.P., M.Si., dr. Sri Budi Utami, M.Kes. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II), serta sejumlah pejabat perangkat daerah seperti Kepala Bapperida Kulon Progo Ir. Muh. Aris Nugroho, M.M.A., Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo Drs. Ariadi, M.M., Kepala DPUP Kulon Progo Didik Wijanarko, dan perwakilan dari Dispertaru Kulon Progo.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, S.I.P., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“Kami bersyukur dapat melakukan pertemuan ini bersama Kementerian Perhubungan. Semoga hasil pembahasan hari ini membawa manfaat besar bagi pengembangan transportasi dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo,” ujar Triyono.
Triyono menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan tiga rencana utama pengembangan perkeretaapian. Pertama, pengembangan Stasiun Wates dengan membuka akses pintu di sisi utara yang terhubung langsung ke kawasan Alun-Alun Wates. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat,Ke dua optimalisasi Stasiun Kedundang sebagai stasiun naik-turun penumpang untuk mendukung konektivitas kawasan. Ke tiga, reaktivasi Stasiun Kalimenur yang difokuskan untuk menunjang aktivitas logistik dan bongkar muat barang.
Lebih lanjut, Triyono menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dituangkan dalam surat resmi tertanggal 8 September 2025, serta telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah DIY.
“Rencana ini bukan sekadar inisiatif Pemkab Kulon Progo semata, tetapi telah kami koordinasikan dengan Pemda DIY. Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023, Stasiun Wates dan Kedundang termasuk dalam jaringan stasiun penumpang yang mendukung Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), sementara Stasiun Kalimenur diarahkan untuk memperkuat jalur logistik antara Wates dan Yogyakarta,” jelas Triyono.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kulon Progo, Ir. Muh. Aris Nugroho, M.M.A., menuturkan bahwa peningkatan jumlah pengguna Stasiun Wates perlu diimbangi dengan pengembangan fasilitas dan kawasan sekitarnya.
“Saat ini, penumpang yang transit di Stasiun Wates, terutama pengguna kereta bandara menuju YIA, semakin meningkat. Karena itu, kami ingin mengintegrasikan kawasan Alun-Alun Wates menjadi ruang publik terpadu dengan dukungan area parkir dan layanan kereta eksekutif yang dapat berangkat langsung dari Wates tanpa harus ke Stasiun Tugu Yogyakarta,” ungkap Aris.
Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2026, Kulon Progo direncanakan menjadi Embarkasi Haji dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat pemberangkatan jamaah yang dapat diakses melalui Stasiun Kedundang. Selain itu, pengembangan Stasiun Kalimenur juga diarahkan untuk menunjang kawasan industri, perkantoran, dan perumahan di Sentolo, yang ke depannya akan menjadi titik akses KRL bagi masyarakat sekitar.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar, ST, M.Sc., menyampaikan apresiasi atas pemaparan yang komprehensif dari Pemkab Kulon Progo. Ia menegaskan pentingnya perencanaan matang agar pengembangan akses Stasiun Wates di kawasan Alun-Alun Wates bisa berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna layanan kereta api dan masyarakat umum.
Sementara itu, Joice, perwakilan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementrian Perhubungan, menyampaikan bahwa seluruh usulan akan ditindaklanjuti dengan kajian teknis mendalam. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap aspek analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL) , lalu lintas, dan aksesibilitas agar program pengembangan dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan peningkatan layanan transportasi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kulon Progo.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kementerian Perhubungan dalam rangka mewujudkan sistem transportasi kereta api yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Kulon Progo.
