Jakarta,REDAKSI17.COM – Isu peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta kembali mencuat. Guru madrasah swasta masih menghadapi kendala terkait sertifikasi, pengangkatan PPPK, dan gaji yang rendah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, meminta pemerintah membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada guru madrasah swasta. Menurut Lale Syifa, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan inpassing semestinya dapat langsung diangkat menjadi PPPK tanpa tes, khususnya bagi guru berusia 40 tahun ke atas, dengan prioritas guru berusia di atas 50 tahun. Selama ini, pengangkatan PPPK hanya menyasar guru honorer di madrasah negeri.
“Guru madrasah swasta punya masa pengabdian panjang. Mereka layak diangkat PPPK tanpa tes dan tetap ditempatkan di satuan kerja asal,” ujar Lale Syifa, Rabu (19/11/2025).
Legislator Gerindra itu juga menyoroti banyak guru madrasah swasta yang telah memenuhi syarat sertifikasi, namun belum dipanggil atau dinyatakan lulus.
“Pemanggilan dan kelulusan sertifikasi harus dipercepat. Semakin cepat sertifikasi turun, semakin besar motivasi kerja guru,” tegasnya.
Selain itu, gaji guru madrasah swasta yang belum tersertifikasi hanya sekitar Rp 250 ribu per bulan. Lale Syifa meminta Kemenag menambah kuota penerima insentif guru honorer non-sertifikasi dan meningkatkan alokasi dana BOS untuk honor sesuai juknis 2025 yang memperbolehkan 60 persen dana untuk gaji. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memperkuat operasional madrasah, tetapi juga memberi penghargaan layak bagi guru yang berdedikasi.
Lale Syifa menekankan bahwa pembelajaran di PAUD/RA bersifat tematik dan holistik, berbeda dengan jenjang lain. Penerapan prinsip linieritas yang terlalu kaku sering menghambat administrasi, termasuk dalam pembayaran sertifikasi guru PAUD/RA. Selain itu, operator madrasah kerap menghadapi gangguan pada layanan digital seperti EMIS, SIMPATIKA, BOS, hingga sinkronisasi data.
“Akses sering error, gagal login, dan server down. Ini menghambat pelaporan dan realisasi program,” ujar Lale Syifa.
Srikandi Gerindra ini pun mendorong Kemenag meningkatkan kapasitas server pusat, keamanan data, dan infrastruktur cloud agar layanan digital madrasah lebih stabil dan cepat.
Lale menegaskan bahwa peningkatan server dan kebijakan pro-guru merupakan langkah strategis menuju digitalisasi pendidikan madrasah yang lebih modern. Ia berharap guru madrasah swasta mendapatkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan Kemenag ke depan.
“Jika kesejahteraan guru meningkat dan fasilitas diperbaiki, madrasah swasta akan semakin maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
