JAKARTA,REDAKSI17.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sekaligus Ketua DPW Partai Perindo, Mahfud Masuara membawa aspirasi masyarakat yang sebelumnya melakukan aksi demo di depan DPRD Sulteng. Tuntutan masyarakat ini ia sampaikan ke Sekretariat Negara (Setneg), pada Rabu (3/9/2025).
Dia menyebut aspirasi dari masyarakat ini sejalan dengan program Partai Perindo, yang ingin mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat. Sebab, demo yang anarki tentunya tidak akan membawa perubahan positif untuk negeri ini.
“Pertama, ini adalah sejalan dengan program partai, karena untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, penting ada kedamaian dan ketenteraman,” tuturnya.
“Ini (aspirasi) penting untuk ditindaklanjuti dan dikawal. Bukan soal Perindo saja, tapi ini amanah rakyat yang harus dikawal, karena hakikat partai itu, bagaimana kita menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak rakyat,” sambungnya.
Tuntutan yang paling penting dikawal menurutnya soal kesejahteraan para guru, tenaga pengajar. Sebab, kesejahteraan guru jadi ujung tombak mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Ini penting karena kita yakin bahwa Indonesia yang maju dan menuju Indonesia emas itu harus sumber daya manusianya yang teratur. Ini menjadi penting karena ruh dari kecerdasan bangsa itu dari tenaga pendidik,” katanya.
Lalu, soal pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI. Dia menegaskan masyarakat Sulawesi Tengah meminta DPR RI agar mengesahkan UU Perampasan Aset.
“Perampasan aset undang-undang, ini penting agar ada efek jera yang benar-benar serius. Karena sekarang menjadi rahasia umum, orang-orang yang melaksanakan korupsi atau koruptor, itu kemudian dengan kemampuan finance-nya bisa membayar, yang kemudian ketika dia bebas, dia bisa melenggang dengan bebas lagi,” tegasnya.
Dia berjanji akan menyerahkan tuntutan soal RUU Perampasan Aset ini ke DPR RI besok, serta ke Mabes Polri untuk meminta agar kasus kematian Affan Kurniawan, yang menjadi korban tewas akibat dilindas Rantis Brimob saat aksi demonstrasi, diusut dengan tuntas.
“Karena agenda kami itu juga mengawal tuntutan, ada 21 tuntutan dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat di isu nasional yang kami antarkan ke DPR RI dan Mabes Polri,” pungkasnya.
