JAKARTA,REDAKSI17.COM — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyuarakan desakan tegas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung DPR RI hari ini. Legislator dari Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) ini meminta seluruh elemen pemerintah menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan bencana yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan.
Dalam forum tersebut, Abdul Hadi menekankan bahwa situasi kebencanaan saat ini menuntut respons luar biasa. Ia mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membuka ruang mobilisasi penuh yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, birokrasi tidak boleh menjadi penghambat keselamatan rakyat.
“Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo agar penanganan bencana dilakukan sesegera mungkin dan tepat sasaran, kami mendesak agar anggaran darurat dapat dicairkan dengan mekanisme yang cepat namun tetap akuntabel. Negara harus hadir seketika saat rakyat membutuhkan, tanpa jeda birokrasi yang berbelit,” tegas Abdul Hadi (Senin/01/12/2025).
Lebih lanjut, Abdul Hadi meminta Basarnas dan BNPB untuk memperkuat operasi tanggap darurat di lokasi bencana. Ia menggarisbawahi pentingnya fokus pada pencarian korban hilang, evakuasi warga yang terisolasi, serta jaminan distribusi logistik dan layanan kesehatan. Perhatian khusus, menurutnya, wajib diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil agar tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan.
Di sisi pemulihan fisik, Abdul Hadi mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera bergerak memprioritaskan rekonstruksi infrastruktur strategis yang rusak, seperti jalan nasional, jembatan, tanggul, dan sistem penyediaan air bersih. Ia mengingatkan bahwa pembangunan kembali tidak boleh sekadar menambal kerusakan.
“Rekonstruksi harus menggunakan pendekatan berbasis daerah aliran sungai (DAS) dan menerapkan standar infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kita harus membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik agar infrastruktur kita tahan terhadap potensi bencana di masa depan,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Terkait mitigasi, Abdul Hadi menyoroti peran vital BMKG. Ia mendesak penguatan sistem peringatan dini melalui penerapan impact-based forecast. Informasi cuaca, menurutnya, harus lebih informatif, terintegrasi dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, dan disebarkan secara real-time melalui seluruh kanal komunikasi publik agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri.
Namun, Abdul Hadi menegaskan bahwa penanganan hilir saja tidak cukup. Ia menuntut dilakukannya evaluasi nasional secara menyeluruh terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstraktif yang berada di kawasan hulu sungai dan wilayah rentan bencana.
“Kita tidak boleh menutup mata bahwa bencana ini diperparah oleh kerusakan lingkungan. Kami menuntut penegakan hukum yang tegas, pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar tata ruang hulu, serta pemulihan ekosistem secara sistematis,” katanya.
Menutup pernyataannya, Abdul Hadi menegaskan sikap Fraksi PKS bahwa bencana ini harus menjadi momentum koreksi serius terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang selama ini dinilai kerap mengorbankan daya dukung lingkungan.
“Tanpa keberanian politik untuk melakukan pembenahan struktural, bencana serupa akan terus berulang dengan korban yang semakin besar. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan pembiaran,” pungkas Abdul Hadi.
