JAKARTA,REDAKSI17.COM — Bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya belum proaktif mengusut dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Mahfud bahkan menduga lembaga antirasuah itu takut untuk mengusut kasus tersebut.
“Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa,” kata Mahfud MD dalam wawancara dengan Kompas TV melalui program Kompas Petang, dikutip Selasa (28/10/2025).
Mahfud menuturkan, isu dugaan penyimpangan dalam proyek kereta cepat sebenarnya telah ramai dibicarakan sejak pertengahan Oktober 2025. Tepatnya pada 12–13 Oktober, ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek tersebut.
“Setelah pernyataan Pak Purbaya, saya baru ikut berkomentar. Saya ngomong tanggal 14, sudah hari ketiga,” ujar Mahfud.
Dalam pernyataannya di kanal YouTube pribadi Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut adanya indikasi tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS. Padahal, di China hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Meski demikian, Mahfud tidak menyebut siapa pihak yang diduga menaikkan biaya tersebut. “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tambahnya.
Usai pernyataan Mahfud ramai dibicarakan publik, KPK pada 16 Oktober 2025 meminta Mahfud untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi tersebut. Menanggapi hal itu, Mahfud menyatakan kesiapannya bila dimintai keterangan, namun menolak untuk melapor secara formal.
“Saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” kata Mahfud saat ditemui di Yogyakarta pada Minggu (26/10/2025).
Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga mendukung agar KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut telah mengingatkan sejak 2015 agar proyek strategis itu diawasi ketat agar tidak menjadi ladang penyimpangan anggaran.
