JETIS,REDAKSI17.COM – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta terus berinovasi dalam menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan maksimal, adil, dan nyaman bagi masyarakat.
Salah satunya dengan mengintegrasikan rumah layanan disabilitas, menyiapkan satu unit MPP Mobile, serta menghadirkan layanan home care untuk menjangkau warga secara langsung di lokasi.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi serta berbagai lembaga dalam memberikan layanan publik, khususnya terkait perizinan dan investasi.
“Walaupun baru tiga tahun berdiri, MPP telah memberikan kontribusi luar biasa. Namun kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar masyarakat dan investor merasa terbantu dan yakin berinvestasi di Kota Yogyakarta,” jelas Wawan saat memberikan sambutan dalam Seminar MPP Kota Yogyakarta bertema “Peningkatan Pelayanan Inklusi di Kota Yogyakarta” dalam rangka HUT MPP Kota Yogyakarta ke-3 yang berlangsung di Hotel Harper, Selasa (30/9).
Wawan juga mengingatkan, Kota Yogyakarta memiliki kekhasan budaya dan filosofi tata ruang. Sehingga, pelayanan perizinan harus cepat, tepat, dan tetap memperhatikan aturan serta kearifan lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa, menjelaskan, sejak diresmikan Kemenpan-RB pada 6 Oktober 2022, MPP Kota Yogyakarta telah menghadirkan 31 tenant dengan total 130 layanan.
Layanan tersebut terintegrasi melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi Print Front Home, MPP Digital, OSS (Online Single Submission), hingga layanan PBG dan SLF.
“Sejak awal berdiri, akses layanan terus meningkat. Tahun 2023 tercatat 130.814 pengguna, naik menjadi 166.010 pada 2024, dan hingga triwulan ketiga 2025 sudah mencapai 119.000 pengguna,” jelas Budi.
Beberapa layanan terfavorit masyarakat antara lain Dukcapil, layanan pembayaran pajak BPKAD, serta layanan perbankan. Selain itu, MPP juga menyediakan Klinik Perizinan Investasi atau Kliperinves sebagai pusat konsultasi perizinan, yang sejauh ini sudah dimanfaatkan lebih dari 3.500 pengguna.
“Dalam upaya mewujudkan pelayanan inklusif, MPP Kota Yogyakarta juga membuka ruang tenant rumah disabilitas, menghadirkan layanan home care, serta menyiapkan satu unit MPP Mobile untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung di lokasi,” ungkapnya.
Rangkaian HUT ke-3 MPP Kota Yogyakarta akan berlangsung hingga 6 Oktober mendatang. Agenda yang disiapkan antara lain donor darah pada tanggal 3 Oktober, MPP Award bagi tenant dan petugas terbaik, serta acara puncak peringatan berupa kenduri yang mengusung nilai-nilai keberlanjutan lingkungan melalui gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS).
“Seminar ini menjadi ajang evaluasi dan masukan bagi MPP agar bisa terus bergerak sesuai dinamika masyarakat. Harapannya, pelayanan publik di Kota Yogyakarta semakin inklusif, cepat, dan memberi manfaat nyata bagi warga maupun investor,” katanya.
Selanjutnya, salah satu narasumber dalam seminar tersebut yang merupakan Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan DIY, Pamorti Parasista mengungkapkan, beberapa waktu lalu melakukan sesi wawancara terkait pelayanan di MPP Kota Yogyakarta.
Menurutnya, sebagian masyarakat terbantu dengan adanya pelayanan di MPP. Namun beberapa lainnya ingin tersedianya Standar Pelayanan Publik (SPP) di sejumlah tenant.
“Kami berharap, SPP di MPP ini dilengkapi, termasuk sarana prasarana, mekanisme pelayanan internal, hingga informasi tarif yang memang diberikan secara gratis ke warga. Sehingga, semua ini perlu tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat,” katanya.
Tambahnya, kehadiran SPP akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya saat mengakses layanan. “Dengan begitu, kualitas pelayanan di MPP Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat dan masyarakat merasa lebih terlayani secara adil dan transparan,”imbuhnya.
