Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Manunggal Raharja (MR) tengah dipersiapkan menjadi “rumah besar” sistem manajemen data untuk penanganan kemiskinan di DIY. Proses pengintegrasian data kemiskinan di level Pemerintah Daerah DIY dengan kabupaten/kota se-DIY pun tengah diupayakan pada situs web MR, dengan target rampung pada tahun 2026.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY yang membahas terkait proses integrasi dan pemanfaatan data kemiskinan, pada Kamis (19/02), Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus berdasarkan data yang akurat mengingat data mengenai kemiskinan bersifat dinamis. Oleh karena itu, integrasi data kemiskinan dari masing-masing kabupaten/kota di DIY diperlukan, guna dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat.
Saat ini, seluruh kabupaten/kota se-DIY telah memiliki sistem manajemen data tersendiri untuk merekap data kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dengan adanya pengintegrasian data kemiskinan ini, Sri Paduka menegaskan, bukan berarti setiap kabupaten/kota harus menghilangkan sistem manajemen data yang sudah dibuat.
“Kami menghargai sistem pendataan masing-masing kab/kota. Itu harus dipertahankan. Tetapi kami mohon, kita bersama-sama membangun integrasi data, berkolaborasi memadukannya,” ujar Sri Paduka di Dalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Senada dengan Sri Paduka, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi turut menyebut, integrasi data kemiskinan ini penting. Sebab, hasilnya diharapkan akan menjadi data rujukan bagi semua pihak DIY dalam mengintervensi kemiskinan.
“Harapannya ketika data itu sudah terintegrasi, basis datanya sama antara kabupaten/kota dengan Pemda DIY, nanti kita bisa sama-sama ‘ngeroyok’ sasaran rumah tangga miskin yang akan kita intervensi itu siapa mendapatkan apa, itu semuanya sudah jelas. Jadi nanti Manunggal Raharja itu kita harapkan menjadi rumah besarnya, menjadi rumah rujukan untuk data kemiskinan, baik itu kabupaten/kota maupun OPD-OPD yang ada di pemda,” terang Danang.
Data kemiskinan yang diintegrasikan diupayakan agar dapat menggambarkan profil dan kondisi warga miskin secara jelas. Dengan harapan, ketika profilingnya itu jelas, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.
“Teman-teman kabupaten/kota alhamdulillah mendukung semua karena ini kebetulan memang kebutuhan semuanya. Kebutuhan semuanya untuk bisa mengintegrasikan data, untuk bisa menyamakan pola intervensinya. Makanya teman-teman kabupaten/kota sangat mendukung untuk integrasi proses data ini meskipun tadi juga kami sampaikan, kami tidak akan menghilangkan sistem yang sudah dibangun oleh kabupaten/kota. Yang penting ada integrasi,” papar Danang.
Danang menyampaikan, saat ini kendala yang dihadapi adalah data yang masih beda-beda. Ada daerah yang datanya sudah selaras dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, namun adapula yang belum.
“Harapannya, kita tahun ini sudah bisa selesai semua untuk integrasi. sehingga untuk perencanaan ke depan kita sudah menggunakan data yang sama. Kalau target kita di RPJMD itu di tahun 2026, kita target kemiskinan di 9,16 persen. Sebelumnya, per September 2025 kemarin kan angka kemiskinan di 10,08 persen ya. Jadi memang perlu effort yang cukup lumayan untuk mewujudkan 9,16 persen. Makanya kita perlukan kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk mewujudkan itu,” jelas Danang.
Adapun mekanisme integrasi data yang dilakukan, yakni, jika Kabupaten/kota sudah memiliki DTSEN, diharapkan data yang dintegrasikan adalah data DTSEN. Jika belum memiliki DTSEN, integrasi menggunakan data yang dimiliki oleh kabupaten/kota dengan catatan full populasi dan data terkini (update). Kemudian, konsolidasi data dilakukan secara periodik (tahunan/semesteran/triwulan). Dan, data utama yang dikonsolidasi adalah database beserta dengan variabelnya serta data intervensi (jiwa/keluarga).
Pada rapat ini, hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dan Paniradya Pati DIY Kurniawan. Selain itu, juga hadir perwakilan dari Bapperida, Dinas Kominfo, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY.
Humas Pemda DIY
