Jakarta,REDAKSI17.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pada dalam PT Freeport Indonesia (PTFI).
Saat ini Indonesia sudah memiliki 51% saham di tempat tempat PTFI juga juga 49% sisanya masih dimiliki Freeport McMoran (FCX).
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, negosiasi ini masih berproses, salah satunya dikerjakan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041.
Arifin menilai pemerintah harus miliki bagian saham yang tersebut mana lebih banyak tinggi besar lagi untuk mampu memperpanjang IUPK Freeport setelah 2041 mendatang.
“Kita kan harus ada bagian pemerintah tambahan banyak saham pemerintah, kemudian pendapatan pemerintah harus nambah, dikarenakan itu persyaratan dalam undang-undang,” jelas Arifin saat ditemui di dalam area Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Arifin mengatakan, jika kesepakatan antara pemerintah lalu Freeport menemukan titik temu, maka perpanjangan IUPK Freeport mampu jadi disetujui.
“Kalau itu disepakati oleh kedua pihak, jalan. Karena banyak pihak yang mana digunakan sedang bernegosiasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia setelah 2041 sudah dalam tahap finalisasi.
Ia berujar, salah satu kesepakatan terkait perpanjangan IUPK yang mana akan habis pada 2041 itu adalah penambahan 10% saham Pemerintah Indonesia pada PTFI dari yang sudah dipegang saat ini 51%, serta perkembangan smelter dalam dalam Papua.
“Hampir finalisasi, hampir final, salah satu pada tempat antaranya adalah penambahan saham 10%, lalu smelternya selesai bangun di dalam tempat Papua,” kata Bahlil saat ditemui di dalam area kantornya, Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Bahlil menegaskan, PT Freeport Indonesia harus mau memenuhi syarat hal yang disebut bila IUPK-nya ingin diperpanjang. Tanpa terpenuhinya dua syarat itu, ia memverifikasi pemerintah tak akan pernah memperpanjang izin bisnis pertambangan Freeport pada Indonesia.
“Harus dia mau, kalau enggak mau jangan kita perpanjang dong enak aja merek atur-atur kita,” tutur Bahlil.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya secara tegas memohonkan saham milik Indonesia di area tempat PT Freeport Indonesia (PTFI) bertambah dari yang tersebut yang saat ini sudah 51%.
“(Tambahan saham) Terus, ini masih terus pembicaraan khusus. Ini kita minta tambahan. Persentasenya bukan pada 51%, tapi ada tambahan pada tempat persentase,” jelas Presiden Jokowi saat mengunjungi proyek pembangunan smelter Freeport pada Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).
Red
