Jakarta,REDAKSI17.COM – Sinergi antar pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk membantu proses perkembangan Indonesia. Terlebih lagi, masih banyak tantangan yang dimaksud dimaksud membutuhkan solusi cepat lalu sinergi antar daerah.
Tantangan bangunan negara membutuhkan solusi terdiri dari kerja sejenis yang dimaksud solid antar pemerintah di tempat tempat level daerah.
Untuk meningkatkan sinergi antar daerah demi penyelenggaraan bangsa, Pemerintah Provinsi Jakarta mengadakan Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 dengan tema “Sinergi Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan kemudian Ketahanan Pangan yang tersebut Berkelanjutan”.
Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang mana perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, juga melihat begitu banyak permasalahan lalu kebutuhan umum dalam daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif.
Setiap daerah mempunyai batas wilayah administratif yang dimaksud ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai hambatan serta kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di tempat area bidang sosial perekonomian yang mana mana melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.
Hal itu menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah agar berbagai permasalahan lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama lalu sebaliknya agar banyak potensi yang mana mana merekan miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Dalam konteks inilah, Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) secara rutin setiap tahun menyusun program kerjasama pengerjaan daerah 10 provinsi anggotanya.
Adapun 10 provinsi hal yang disebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, lalu juga Nusa Tenggara Timur.
Forum kerjasama daerah ini cukup strategis oleh sebab itu meliputi 60% dari total penduduk Indonesia. FKD-MPU sanggup menjadi model kerjasama daerah yang tersebut dimaksud menyentuh persoalan di area tempat atas akibat melibatkan dinas-dinas atau SKPD teknis terkait.
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara yang tersebut mana mengamanatkan pertumbuhan perekonomian yang mana inklusif kemudian merata bagi penyelenggaraan pada seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mengantisipasi perpindahan ibukota negara (IKN), maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan perekonomian juga sosial serta daya saing lintas sektoral di dalam tempat provinsi.
Tujuan diadakannya FKD Mitra Praja Utama
Rapat Kerja FKD-MPU 2024 adalah acara yang mana dimaksud bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar 10 Provinsi dalam Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan warga lalu pembangunan daerah.
Acara ini dijadikan media bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, juga merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama antar Provinsi, termasuk dalam isu-isu seperti ketahanan pangan, inflasi, administrasi kependudukan, kemudian sosialisasi program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
Acara ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pada Indonesia.
Selain itu, forum ini digelar untuk meningkatkan daya saing melalui kerjasama antar provinsi menjadi tantangan ke depan. Salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengantisipasi tantangan yang adalah melalui berbagai program kerjasama strategsis dalam berbagai sektor, khususnya pengembangan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, untuk memperkuat program pemerintah pusat dalam mengatasi kekurangan pangan termasuk stunting juga malnutrisi di area dalam beberapa provinsi, maka strategi ketahanan pangan yang tersebut digunakan berkelanjutan menjadi perhatian utama kerjasama antar provinsi.
CNBC INDONESIA RESEARCH
