Jakarta,REDAKSI17.COM – Kelompok pejuang Palestina, Hamas, menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Pada 7 Oktober lalu, dengan persenjataan lengkap, kelompok ini berhasil menembus perbatasan antara enklave Palestina, Gaza, kemudian Israel lalu melakukan penyerangan ke wilayah Negeri Yahudi itu.
Serangan ini menewaskan 1.400 warga Israel yang dimaksud hal itu tinggal di area area sekitar wilayah perbatasan. Selain itu, Hamas juga menculik lebih lanjut besar dari 200 warga serta memindahkannya ke Gaza.
Sebagai respons, Israel kemudian melancarkan serangan udara terberatnya ke Gaza untuk menghancurkan Hamas. Meski menyebut belaka menargetkan Hamas, namun serangan ini sudah pernah menewaskan hingga lebih tinggi tinggi dari 9.000 jiwa warga Gaza yang tersebut dimaksud mayoritas merupakan warga sipil.
Dalam perkembangan konflik, skenario pun mulai menyeruak terkait apabila Hamas benar-benar musnah dalam Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, dilaporkan sudah terjadi menyarankan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga Otoritas Palestina (PA) untuk kembali mengambil kekuasaan pada dalam Gaza dari Hamas.
Namun hal ini masih menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, PA dipimpin kelompok Fatah, yang digunakan digunakan merupakan pihak yang digunakan hal itu berseberangan dengan Hamas, serta banyak warga Gaza memandang PA berada di dalam dalam bawah perintah Israel serta pendukung internasionalnya.
Analis dari Carnegie Endowment for Peace, Nathan Brown, menilai bahwa berat bagi PA untuk memimpin wilayah Gaza. Menurutnya, PA harus memohonkan bantuan Israel untuk membatalkan kebijakan lamanya yang digunakan yang memutus Gaza lalu Tepi Barat. Diketahui, saat ini PA memegang kendali Tepi Barat.
“PA dalam hal apapun akan membutuhkan Israel terlebih dahulu untuk membatalkan kebijakan lamanya untuk memutuskan hubungan Gaza dari Tepi Barat serta memperlakukan Gaza sebagai sebuah entitas yang tersebut mana tiada ada dalam istilah kebijakan pemerintah lalu pemerintahan. Ini tak mungkin terjadi,” ujarnya.
Sekalipun hal itu memungkinkan, PA masih harus menghadapi kurangnya popularitas dalam Gaza. Apalagi, badan itu juga menghadapi permasalahan pendanaan yang dimaksud hal itu serius.
“PA sudah pernah diimplementasikan berjuang untuk melindungi warga sipil dari serangan pemukim Israel dalam tempat Tepi Barat, kemudian juga anggarannya telah dilakukan terjadi mencapai titik puncaknya dikarenakan Israel sudah pernah menahan jutaan dolar pendapatan pajak yang digunakan dimaksud dikumpulkan dari warga Palestina,” kata pengamat lainnya, Amy Mackinnon.
Jurnalis senior The Guardian, Peter Beaumont, menambahkan bahwa kondisi Gaza bila Hamas tiada ada menggambarkan situasi yang tersebut dimaksud sulit. Pasalnya, bila PA harus berkuasa pada Gaza, lembaga itu tentu akan berpegang pada Israel, yang mana mana telah lama lama menyerang habis-habisan wilayah itu.
“Agar dapat bermakna, kembalinya PA memerlukan pemilihan umum yang mana dimaksud sekali lagi PA mungkin tak akan menang, bahkan jika kondisi pemilihan umum bukan menyertakan pihak-pihak yang mana digunakan mengupayakan kekerasan,” ujarnya.
“Pemerintahan PA di area area Gaza berakhir dengan penghinaan yang digunakan mana nyata. Anggota Fatah, beberapa pada antara merekan bertelanjang dada kemudian cuma mengenakan celana dalam, meninggalkan jalur pantai menuju Tepi Barat, sebuah metafora atas keruntuhan PA di area tempat sana yang digunakan digunakan masih bertahan hingga hari ini.”
